KUTAI TIMUR – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Sayyid Anjas, memastikan rapat paripurna yang membahas persetujuan anggaran telah memenuhi quorum dengan kehadiran 27 anggota. Hal ini ditegaskan menyusul polemik kehadiran salah satu anggota Fraksi Golkar melalui aplikasi Zoom pada Rapat Paripurna yang digelar pada hari Jum’at Malam tanggal 21 November 2025 lalu.
Dalam keterangan saat ditemui media ini, Anjas menjelaskan mekanisme kehadiran paripurna waktu itu menggunakan sistem hybrid, yakni gabungan kehadiran fisik dan melalui aplikasi Zoom. “Total kehadiran 27 anggota sudah memenuhi syarat quorum. Ini sudah sesuai normatif,” ujarnya dalam wawancara dengan media ini, Rabu (26/11/2025).
Anjas mengungkapkan, Fraksi Golkar pada malam paripurna tersebut memutuskan tidak menghadiri rapat atas instruksi ketua fraksi. Namun di tengah persidangan, muncul nama salah satu anggota Fraksi Golkar, Hasna, dalam daftar peserta Zoom.
Anggota yang bersangkutan kemudian memprotes melalui grup WhatsApp karena merasa tidak pernah mengikuti rapat via Zoom. “Dia mempertanyakan kenapa namanya muncul, padahal tidak merasa Zoom. Ini sesuai dengan arahan ketua fraksi untuk tidak menghadiri paripurna, baik fisik maupun Zoom,” jelas Anjas.
Menanggapi keberatan tersebut, anggota yang bersangkutan telah mengajukan surat keberatan kepada sekretariat DPRD. Surat tersebut kini dalam proses penanganan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kutim.
“Suratnya sudah diterima dan sedang diproses. Akan dibahas internal oleh BK terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan berikutnya,” ungkap Anjas.
Terkait mekanisme verifikasi kehadiran Zoom, Anjas menjelaskan link meeting dikirimkan melalui grup dan peserta yang sudah terdaftar bisa langsung masuk tanpa verifikasi ulang. “Begitu masuk, sekretariat langsung screenshot untuk dokumentasi kehadiran. Ini prosedur biasa,” katanya.
Anjas menegaskan, quorum tetap terpenuhi 27 anggota meski ada keberatan dari anggota yang namanya tercatat. “Hasna masuk di tengah jalan setelah quorum sudah terpenuhi 27. Jadi tetap 27, bukan berkurang,” tegasnya.
Ia berharap kasus ini dapat diusut tuntas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Ini keputusan politis yang penting, harus dicari kebenarannya supaya tidak terulang,” pungkasnya.(Q)
