SAMARINDA – Rencana perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhamad Salehuddin II di dekat Gerbang GOR Kadrie Oening Sempaja Selatan, Samarinda Utara, menuai kritik dari Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda. Proyek perluasan RSUD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini dinilai akan memperparah risiko banjir dan menghilangkan daerah resapan air di lokasi yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir.
Pematangan lahan proyek seluas sekitar 1,3 hektare tersebut, yang merupakan tahap awal sebelum pembangunan fisik pada 202, kini sedang berlangsung.
Proyek Berjalan, Resapan Air Terancam
Pengawas Proyek Pengurukan RS Aji Muhamad Salehuddin II, Andre, menjelaskan bahwa tahap pematangan lahan yang melibatkan pengurukan tanah telah dimulai.
“Targetnya tahun ini (selesai), Desember. Cuma urugan tanah, pematangan lahan saja. Menurut info rencana 2027 baru akan dibangun,” ujar Andre sebagaimana dilansir jurnalborneo.com.
Pengurugan diperkirakan mencapai sekitar 26.000 kubik material, dengan target peninggian lahan 20 sentimeter dari permukaan RS yang sudah ada. Pihaknya mengaku masih belum melakukan pengambilan plang proyek dari Dinas PU Provinsi Kaltim Cipta Karya, untuk informasi proyek.
Kritik keras datang dari Ketua TWAP Samarinda, Syaparudin. Setelah menerima laporan dan melakukan peninjauan lapangan pada Rabu (19/11/2025), Syaparudin mengaku kaget melihat pengurukan lahan yang begitu luas.
“Kemarin (Rabu) kami melakukan tinjauan terkait dengan pengurukan lahan lebih dari 1 hektare di depan Stadion Sempaja, persis di samping RS Korpri,” ungkap Syaparudin, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, lokasi tersebut selama ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air alami. Pengurukan lahan seluas 1,3 hektare dipastikan akan menghilangkan fungsi vital tersebut, padahal kawasan Simpang Empat Sempaja, Jalan Perjuangan, hingga Perumahan Rapak Binuang di belakangnya telah bertahun-tahun menjadi zona rawan banjir.
”Daerah situ daerah banjir, rawan banjir. Bahkan air masuk rumah kurang lebih satu meter,” tegasnya.
TWAP khawatir proyek ini akan menambah beban banjir di salah satu lokasi dari 13 titik banjir prioritas di Samarinda, sehingga dampak kerugian langsung akan ditanggung oleh warga sekitar.
”Inilah yang membuat kami kaget, kalau ada pengurukan lahan seluas 1,3 hektare di sekitar situ,” kata Syaparudin.
Ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan matang. Syaparudin menyarankan agar Pemprov mencari lokasi alternatif untuk pembangunan atau perluasan rumah sakit.
”Saran kami tidak di sekitar situ, karena itu daerah tangkapan air. Bahkan mestinya kita buat kolam-kolam retensi yang lebih banyak lagi untuk menangkap air di sekitar situ,” jelasnya.
Beberapa alternatif lokasi yang disarankan, antara lain memanfaatkan lahan yang sudah ada, seperti RS Islam yang kini tidak operasional, atau di daerah pinggiran yang masih memiliki lahan luas, seperti Sambutan, yang dapat melayani daerah Palaran, Makroman, dan Kutai Lama.
Syaparudin menambahkan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil peninjauan dan kekhawatiran ini kepada Walikota Samarinda yang sebelumnya juga telah meminta dilakukan pengecekan lapangan.(*/mn)
