KUTAI TIMUR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur berencana menyuplai alat kontrasepsi dari APBD daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dari suplai BKKBN.
Kepala DPPKB Kutai Timur, Ahmad Junaidi, mengatakan, saat ini pelayanan KB di daerahnya masih mengandalkan suplai alat kontrasepsi dari BKKBN. Berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan antara lain implan, pil, suntik, dan kontrasepsi lainnya termasuk vasektomi.
“Dalam Renstra ke depan, dalam RKPD ke depan saya minta kalau memang ini dirasa kurang tapi peminatnya lebih banyak, yang diminati masyarakat Kutai Timur itu kita suplai dari APBD kita,” kata Ahmad Junaidi, dalam wawancara baru-baru ini di kantor DPPKB Kutim.
Dia menjelaskan, langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kekurangan suplai alat kontrasepsi ketika permintaan masyarakat tinggi namun suplai dari BKKBN tidak mencukupi.
Terkait digitalisasi pelayanan, Ahmad Junaidi menyebutkan bahwa saat ini belum ada pelayanan secara digital. Seluruh pelayanan KB masih dilakukan secara langsung kepada konsumen atau masyarakat yang membutuhkan.
Mengakui adanya resistensi dari sebagian masyarakat terhadap program KB, Ahmad Junaidi menyiapkan strategi inovatif untuk mengatasinya. Dia berencana menghadirkan tokoh-tokoh agama yang memahami hukum untuk berbicara di podcast “Bangga Kencana” milik DPPKB.
“Yang menolak juga ada, yang mau juga ada. Alasannya berbagai macam, salah satunya karena dianggap bertentangan dengan hukum agama,” ungkapnya.
Menurut Ahmad Junaidi, para tokoh agama nantinya akan menjelaskan bahwa dari segi hukum agama sebenarnya tidak melarang KB. Program ini hanya bertujuan memberikan batasan agar jarak kelahiran anak terukur dan teratur dengan baik.
“Supaya gizinya bisa seimbang, pendidikannya bisa juga terukur dengan baik. Kalau anak terlalu banyak, kadang-kadang kesehatannya akan berpengaruh, termasuk kesehatan ibunya,” jelasnya.(Q)
