KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim kembali melaksanakan razia Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Sangatta Utara, tepatnya di Jalan Melati – Jalan Inpres. Dalam kegiatan penertiban tersebut 16 PKL diketahui terjaring razia dan mendapat surat peringatan.

Dikonfirmasi terkait kegiatan tersebut, Sekretaris Satpol PP Kutim, Aidil, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah yang pertama dilakukan. Seminggu sebelumnya, pihak Satpol PP Kutim juga telah melaksanakan kegiatan serupa di wilayah Ring Road.

Aidil juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selain untuk menjaga ketertiban, juga untuk memulihkan fungsi fasilitas umum serta menjaga keindahan Kota. Lebih lanjut dirinya juga menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan bersama personelnya tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki.

“Kegiatan pada hari ini dari tadi pagi sampai siang ini, merupakan salah satu kegiatan pokok dan fungsi kami Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu melakukan penertiban dan himbauan sekaligus sosialisasi kepada para pedagang yang melakukan aktifitas perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas umum, seperti di ruas jalan, trotoar dan mendirikan bangunan diatas parit,” paparnya, Senin (18/09/2023).

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, imbuhnya, personel Satpol PP mengutamakan pendekatan secara humanis dan persuasif, sehingga dalam setiap kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Meskipun demikian, Aidil mengatakan bahwa dalam membangun kesadaran masyarakat agar tidak melakukan kegiatan atau aktifitas dengan memanfaatkan umum diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Baik dari kecamatan, desa, hingga RT pun dihimbaunya untuk turut memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Untuk respon, ada yang menerima ada juga yang tidak terima. Kita kan berusaha melakukan secara humanis, jadi sampai 16 teguran kami belum mendapat suatu reaksi yang negatif dari warga, tapi rata-rata masyarakat sepertinya memahami hanya perlu sentuhan dari pemerintah untuk bagaimana kita lebih aktif mendekati mereka, termasuk informasi-informasi yang terkait teknis perdagangannya itu mungkin perlu dari rekan rekan dari OPD lain juga,” paparnya.(Q)

Loading