KUTAI TIMUR – Pemanfaatan program bantuan keuangan untuk tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan arahan dan pengawasan pemerintah daerah agar penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Anggota DPRD Kutim dari Partai Gelora, Sabaruddin, mengatakan program dana RT yang memasuki tahun kedua pelaksanaan masih perlu diperkuat dari sisi pengelolaan maupun penentuan kegiatan prioritas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan kepada pengurus RT agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya melihat masih perlu arahan dan pengawasan dari pemerintah daerah, terutama bagaimana supaya pemanfaatan dana RT ini betul-betul meningkatkan infrastruktur masyarakat dan ekonomi mereka,” kata Sabaruddin.

Ia menilai dana RT memiliki potensi untuk membantu menjawab kebutuhan pembangunan dalam skala lingkungan. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat menentukan kebutuhan yang paling mendesak untuk diperbaiki atau dikembangkan.

Meski demikian, pelaksanaan program tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan anggaran. Pengurus RT juga perlu memahami mekanisme penggunaan dana agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat.

Sabaruddin melihat masyarakat cukup antusias dalam memanfaatkan program tersebut. Berdasarkan pengamatannya, sekitar 60 persen masyarakat dinilai sudah mulai merasakan manfaat dari dana RT. Namun, ia mengingatkan bahwa persentase tersebut merupakan penilaian berdasarkan pengamatannya, bukan hasil pengukuran resmi tingkat keberhasilan program.

Ia juga mengakui kebutuhan masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan dana yang tersedia. Hal itu terutama berkaitan dengan luasnya wilayah Kutim serta beragam kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi. Selain infrastruktur lingkungan, masyarakat masih membutuhkan dukungan dalam bidang pendidikan dan pengembangan UMKM.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan pelaksanaan dana RT tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan ruang bagi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pengawasan juga diperlukan untuk menjaga agar penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap pemerintah daerah terus memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana RT. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” katanya. (Adv/Q)

Loading