KUTAI TIMUR – Potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau yang kerap disebut galian C dinilai belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Keterbatasan kewenangan perizinan yang terbagi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan potensi tersebut.

Ketua DPRD Kutim, Jimmy, mengatakan pemerintah daerah pada dasarnya dapat memetakan potensi kegiatan ekonomi yang berpeluang menjadi sumber penerimaan. Namun, pengelolaannya tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan kabupaten karena sejumlah proses perizinan harus melalui instansi di tingkat lebih tinggi.

Ia menjelaskan, pengembangan potensi galian C membutuhkan keterpaduan antara tata ruang dan perizinan. Pemerintah daerah dapat menunjukkan lokasi yang memiliki potensi serta menyiapkan informasi mengenai kondisi wilayah. Namun, kewenangan untuk menerbitkan sejumlah izin berada di luar pemerintah kabupaten.

“Perizinannya kembali ke beberapa poin di provinsi dan beberapa poin lagi OSS itu di pusat. Kita hanya bisa menyediakan dan menunjukkan potensi yang ada,” ujarnya.

Jimmy menyebut dari sejumlah komponen perizinan yang harus dipenuhi, kewenangan pemerintah kabupaten hanya mencakup bagian tertentu, termasuk aspek lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, peluang peningkatan PAD dari sektor tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan pemerintah kabupaten.

Menurutnya, kondisi ini membuat ruang gerak daerah dalam mengembangkan sumber penerimaan menjadi terbatas. Padahal, potensi ekonomi dari kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya lokal dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola sesuai aturan.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pemetaan potensi wilayah harus disiapkan dengan baik agar dapat menjadi bahan pembahasan dalam proses perizinan dan pengembangan kegiatan usaha.

Optimalisasi penerimaan juga harus memperhatikan ketentuan lingkungan dan tata ruang. Pengembangan usaha tidak boleh mengabaikan daya dukung wilayah maupun kepentingan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Jimmy sebelumnya menegaskan bahwa PAD Kutim masih jauh dari kebutuhan belanja daerah. Karena itu, pengembangan sumber pendapatan yang menjadi kewenangan kabupaten perlu terus dilakukan, sementara potensi yang memerlukan kewenangan lintas pemerintahan harus diperjuangkan melalui koordinasi.

“Kami berharap pembagian kewenangan tidak membuat potensi ekonomi daerah berhenti pada tahap pemetaan. Pemerintah kabupaten perlu terus menyampaikan kesiapan wilayah dan mendorong percepatan koordinasi agar potensi usaha yang sesuai ketentuan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Kutim,” tegasnya. (Adv/Q)

Loading