KUTAI TIMUR – Penyelesaian proyek pembangunan yang telah berjalan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam pembahasan program pembangunan daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proyek yang sudah dimulai tidak terbengkalai akibat keterbatasan anggaran.
Anggota Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipuy, mengatakan penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus keberlanjutan pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, DPRD tidak ingin pemerintah terus memulai pembangunan baru sementara pekerjaan yang sudah berjalan belum diselesaikan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan proyek tidak dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
Yan mengungkapkan, dirinya secara khusus memberikan perhatian terhadap sejumlah pembangunan yang telah dimulai sejak dua tahun sebelumnya, tetapi hingga kini belum rampung.
“Saya kuat memperjuangkan bangunan-bangunan yang dua tahun lalu sudah kita mulai, tetapi sampai hari ini belum selesai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah dan DPRD harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Tidak semua usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Dalam proses penentuan prioritas, terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan utama. Pertama, menyelesaikan pembangunan yang sudah terlanjur dimulai agar tidak menjadi proyek mangkrak. Kedua, memperhatikan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Yan mencontohkan, dalam kegiatan reses di wilayah Kecamatan Wahau dan Kongbeng, masyarakat menyampaikan beragam kebutuhan, mulai dari pengembangan pertanian dan perkebunan hingga pembangunan infrastruktur desa.
Selain itu, kebutuhan sarana penampungan air juga menjadi perhatian karena sejumlah masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air selama musim kemarau. Berbagai aspirasi tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam proses perencanaan dan diserahkan kepada Bappeda untuk dilakukan evaluasi.
Yan mengakui, tingkat realisasi aspirasi masyarakat belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang disampaikan. Menurutnya, apabila dari 100 usulan terdapat 40 yang terealisasi, capaian tersebut sudah cukup baik dari sisi kemampuan pemerintah, meskipun bagi masyarakat jumlahnya masih dirasakan terbatas. Hal itu menunjukkan besarnya kebutuhan pembangunan yang harus ditangani pemerintah daerah.
“Karena itu saya menilai kesinambungan pembangunan harus menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Dengan menyelesaikan proyek yang sudah berjalan dan memilih program berdasarkan tingkat urgensinya, anggaran daerah diharapkan dapat dimanfaatkan lebih efektif,” tegasnya. (Adv/Q)
![]()

