KUTAI TIMUR – Camat Sangatta Selatan, Dewi, menyoroti kondisi tata kelola air yang sangat buruk di wilayahnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan di Balai Pemerintahan Umum (BPU) Kecamatan Sangatta Selatan, Senin (9/2/2026).
Musrembang yang dihadiri anggota DPRD Kutai Timur Dapil 2, kepala dinas, lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat ini berlangsung di tengah kondisi tiga desa di wilayah Sangatta Selatan yang sedang dilanda banjir.
“Menurut saya pribadi sangat-sangat buruk sekali. Belum terlihat saluran drainase yang terhubung langsung ke badan penerima,” ujar Dewi dalam sambutannya, seraya meminta pihak Perkim dan PU untuk menyampaikan hasil identifikasi tersebut kepada pimpinan.
Dewi menjelaskan, Kecamatan Sangatta Selatan menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, antara lain sebagian besar wilayah masuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai dan areal konsesi PT Pertamina EP Sangatta Hills, keterbatasan infrastruktur dasar, serta akses pelayanan publik yang belum merata.
Dalam paparannya, Dewi merinci sejumlah usulan program prioritas dari desa dan kelurahan yang akan diagendakan kecamatan. Bidang infrastruktur dan kewilayahan menjadi prioritas utama, meliputi peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan, jalan pertanian, serta jalan penghubung antar desa.
“Pembangunan dan perbaikan drainase untuk pengendalian genangan dan banjir menjadi sangat penting, mengingat tiga hari ini kita mendapatkan tiga desa kami tergenang banjir,” ungkap Dewi.
Camat juga menyoroti masih adanya beberapa dusun yang belum teraliri listrik PLN, khususnya di Sungai Tabuan, Sangkima Airport, dan Teluk Lombok. Selain itu, rehabilitasi fasilitas umum dan sosial seperti kantor desa, kelurahan, dan kantor camat juga membutuhkan perhatian khusus.
Dewi mengungkapkan persoalan lain yang menghambat pelayanan publik, yakni belum adanya kejelasan batas administrasi desa. Desa Kandolo dan Desa Teluk Singkama hingga kini belum memiliki batas yang jelas, sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat di Teluk Singkama.
“Ini sangat-sangat berdampak pada pelayanan kami ke masyarakat yang berada di Desa Teluk Singkama,” tegas Dewi.
Ia juga menekankan perlunya pemetaan potensi dan identifikasi lahan pemukiman dalam kawasan Taman Nasional Kutai untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan konflik yang sudah terjadi sejak lama.
Selain infrastruktur, Musrembang juga merangkum usulan program di bidang ekonomi, seperti pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, pelatihan keterampilan kerja, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dukungan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Program di bidang sosial budaya meliputi pembinaan kegiatan kemasyarakatan, pelestarian adat dan budaya lokal, pengembangan potensi pariwisata, serta penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pembangunan TPS 3R di tingkat desa dan kelurahan.
Dewi berharap Musrembang kali ini tidak sekadar formalitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia mengutip keluhan beberapa desa yang menyatakan usulan mereka tidak diakomodir.
“Forum ini bukan sekadar formalitas sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Musrembang kita tahun ini menjadi prioritas program ke depan,” ujar Dewi, seraya meminta Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk memperhatikan usulan dari kecamatan.
Camat Sangatta Selatan mengajak seluruh peserta Musrembang untuk berpartisipasi aktif menyampaikan usulan secara konstruktif dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Dewi menyampaikan apresiasi kepada tim kecamatan yang dalam tiga hari terakhir harus bekerja ekstra, di satu sisi mempersiapkan acara Musrembang, di sisi lain juga hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi banjir.
Musrembang Kecamatan Sangatta Selatan secara resmi dibuka pada Senin pagi (9/2/2026) hingga Selasa (10/2/2026).dengan harapan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(Q).
