BOGOR – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mulai mematangkan strategi Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI). Fokus utama diarahkan pada penguatan pengaruh Indonesia di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika guna mendukung stabilitas kawasan serta kepentingan ekonomi nasional.
Hal tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026). Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program kerja antara berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Pendekatan Soft Power dan Diplomasi Ekonomi
Asisten Deputi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Marsma TNI Parimeng, menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan KSPI sebagai instrumen diplomasi luar negeri yang strategis. Menurutnya, tiap kawasan memiliki karakteristik sasaran yang berbeda.
“KSPI adalah sebuah pendekatan soft power dengan sasaran diplomasi politik di kawasan Pasifik Oseania dan diplomasi ekonomi di kawasan Afrika,” ujar Marsma TNI Parimeng di sela-sela rapat koordinasi.
Ia menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari visi pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia untuk memastikan stabilitas di wilayah-wilayah strategis tersebut tetap terjaga.
Marsma TNI Parimeng mengakui bahwa meskipun kerja sama antarinstansi sangat krusial, implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala teknis. Oleh karena itu, forum ini digunakan sebagai wadah konsolidasi untuk menyamakan pemahaman.
“Koordinasi memang mudah diucapkan, tapi tidak selalu mudah dijalankan. Karena itu, rapat ini menjadi wadah konsolidasi melalui diskusi, agar kita bisa saling menyamakan pemahaman dan mendorong program-program yang bisa dilaksanakan bersama,” tegasnya.
Pemerintah berharap, melalui proses identifikasi bersama ini, setiap program kerja sama yang disusun dapat menyesuaikan dengan mandat serta kapasitas masing-masing instansi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan KSPI di Pasifik, Oseania, dan Afrika berjalan lebih sinergis, efektif, dan berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (yang dalam kesempatan terpisah) memberikan komentar tambahan mengenai urgensi kegiatan ini:
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara untuk bantuan pembangunan internasional memberikan dampak nyata, baik bagi negara penerima maupun bagi posisi tawar Indonesia di kancah global. Strategi ini bukan sekadar bantuan, melainkan investasi politik dan ekonomi jangka panjang,” pungkas pejabat terkait.
Dengan komunikasi dua arah yang intensif ini, Kemenko Polkam menargetkan pada tahun 2026 ini implementasi program-program kerja sama internasional tersebut dapat langsung menyentuh titik-titik krusial di wilayah Pasifik dan Afrika.(rls/mn)
