SAMARINDA – Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigjen TNI Anggara Sitompul, menggelar silaturahmi bertajuk Coffee Morning bersama insan media se-Kalimantan Timur di Aula Makorem 091/ASN, Rabu (28/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, jenderal bintang satu ini memaparkan analisis mendalam mengenai sejumlah perkembangan krusial yang tengah membentuk masa depan wilayah strategis Kaltim.
Hadir dalam kegiatan tersebut tokoh-tokoh pers daerah, di antaranya Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, Ketua SMSI Kaltim Wiwid Marhaendra Wijaya, Tokoh Pers Syafruddin Pernyata, Ketua Forum Pimred SMSI Kaltim Endro S. Efendi, Kepala Stasiun TVRI Kaltim, serta para perwira jajaran Korem 091/ASN.
Brigjen TNI Anggara Sitompul, S.I.P., M.Si bersama Munanto Redaktur senior Berandaindonesia.
Darurat Jembatan Mahakam Ulu
Isu utama yang mendapat sorotan tajam adalah berulangnya insiden kapal tongkang menabrak pilar Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu). Berdasarkan catatan Korem, insiden terjadi beruntun pada 3 Desember 2025, 4 Januari 2026, dan terakhir pada 25 Januari 2026.
“Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius. Fender P5 dan P6 telah hilang, sementara pilar 3 hingga 6 mengalami kerusakan. Tanpa perlindungan fender, setiap benturan berpotensi menyebabkan kerusakan fatal yang mengancam keselamatan pengguna jalan dan keberlangsungan operasional objek vital ini,” tegas Brigjen TNI Anggara.
Terkait kondisi ekonomi, Danrem menyoroti pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memicu tantangan fiskal bagi Pemerintah Provinsi Kaltim. Realisasi DBH pada dekade 2025 tercatat hanya Rp4,74 triliun (54%) dari target Rp8,71 triliun.
“Pemangkasan ini bukan sekadar angka, tapi berdampak langsung pada pelayanan publik. Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk mengakui wilayah ini sebagai lumbung energi nasional dengan alokasi yang adil, mempertimbangkan beban lingkungan dan infrastruktur yang harus ditanggung daerah,” paparnya.
Danrem juga membeberkan data masifnya aktivitas pertambangan ilegal di Kaltim. Hingga saat ini, ratusan lokasi teridentifikasi di berbagai wilayah, antara lain di wilayah Kutai Kartanegara terdapat 111 Lokasi tambang ilegal, Samarinda 29 Lokasi, kabupaten Kutai Timur 16 Lokasi, kabupaten Berau 10 Lokasi, kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 6 Lokasi, kabupaten Kutai Barat 2 Lokasi.
“Jaksa Agung telah menginstruksikan Kejati Kaltim untuk menindak tegas pelaku. Pengawasan harus diperketat karena aktivitas ini merusak lingkungan dan melanggar hukum,” imbuhnya.
Program Unggulan: Ketahanan Pangan hingga Makan Bergizi Gratis
Korem 091/ASN saat ini tengah menjalankan mandat besar dari Presiden, di antaranya:
1. Cetak Sawah Rakyat: Menargetkan pembukaan lahan seluas 1.320,82 hektare yang tersebar di Berau, Paser, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.
2. Makan Bergizi Gratis (MBG): Bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, saat ini telah aktif 105 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 360 unit, guna melayani estimasi 907.604 penerima manfaat.
3. Koperasi Merah Putih: Membangun 1.003 titik koperasi desa dengan realisasi fisik saat ini mencapai 15,5%.
Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan
Sesuai Keppres Nomor 84 Tahun 2025, Danrem mengumumkan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan. Satuan ini memiliki tugas khusus non-tempur, mulai dari pertanian, peternakan, konstruksi, hingga penanggulangan bencana.
Tahap I: Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 85/Benua Taka (Kutai Barat).
Tahap II: Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 879 (Kutai Timur).
Sebelum pemaparan dimulai, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Kaltim, Intoniswan, menyambut baik inisiatif Korem. Ia mengusulkan agar hubungan harmonis ini terus dipupuk, salah satunya dengan menghidupkan kembali fasilitas Pers Center di lingkungan Makorem.
“Hubungan ini harus kembali dipupuk. Dulu ada ruang Pers Center, mungkin ini bisa kembali dibuat untuk memudahkan koordinasi informasi,” pungkas Intoniswan.(mn)
