JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, guna mematangkan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M. Dalam pertemuan strategis tersebut, aspek keselamatan jemaah dan efisiensi birokrasi menjadi poin utama yang ditekankan.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, didampingi Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, serta dihadiri seluruh jajaran eselon I dan staf khusus kementerian.
Pengawasan Ketat dan Evaluasi Berkala
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmennya untuk menciptakan birokrasi yang lincah dan bertanggung jawab. Salah satu terobosan yang diambil adalah pemberlakuan evaluasi kinerja pejabat setiap enam bulan sekali.
Selain itu, Menhaj menginstruksikan pengetatan perizinan serta pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko penipuan yang merugikan masyarakat.
“Faktor keselamatan jemaah menjadi prioritas tertinggi di atas segalanya,” tegas Mochamad Irfan Yusuf dalam arahannya, Selasa (27/1/2026).
Digitalisasi dan Kesiapan Petugas
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan integrasi data. Saat ini, penggunaan aplikasi Nusuk menunjukkan progres yang sangat positif sebagai instrumen utama tata kelola jemaah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, melaporkan detail kesiapan teknis di lapangan.
1. Kemenhaj melaksanakan Integrasi Data yaitu input petugas haji di aplikasi Nusuk telah mencapai hampir 100% (±99%).
2. Peningkan Diklat PPIH Arab Saudi sedang berlangsung dengan fokus pada fungsi Daerah Kerja (Daker).
3. Rekrutmen: Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) dan ASN melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) Nasional berjalan paralel dengan proses pelunasan jemaah reguler.
4. Bimbingan: Kuota pembimbing KBIHU di tiap provinsi telah terpenuhi guna menjamin kualitas manasik jemaah.
Optimalisasi Ekosistem Ekonomi Haji
Tahun ini, kementerian juga memperluas fokus pada penguatan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan haji.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, memaparkan tiga langkah strategis di Tanah Suci, yaitu:
1. Logistik Pangan, Penyediaan makanan siap saji (Ready to Eat) dan bumbu pasta khas Indonesia.
2. Ekspor Komoditas: Pengiriman beras dan komoditas unggulan nasional ke Arab Saudi,
3. Area Komersial: Pemanfaatan ruang usaha di Saudi untuk mempromosikan produk Indonesia sekaligus melayani kebutuhan jemaah.(*/mn)
