KUTAI TIMUR – Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 4 di tahun 2025 telah menghambat program pembangunan di Desa Bukit Makmur. Kepala Desa Adventus Echo Lenawa mengungkapkan bahwa desanya termasuk dalam 82 desa di Kutai Timur yang belum menerima ADD tahap 4 hingga akhir tahun 2025.
“Tentunya sangat-sangat mempengaruhi. Ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan dan pembangunan di desa,” tegas Adventus, Senin (27/01/2026).
Tidak hanya ADD, pencairan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) juga terlambat. Dana tersebut baru masuk ke rekening desa sekitar tanggal 20 Desember 2025, menjelang akhir tahun anggaran. Melihat kondisi tersebut, Adventus mengambil keputusan untuk tidak memaksakan realisasi program.
“Saya memutuskan untuk menyimpan saja dulu uang itu di rekening, daripada mengambil risiko yang rumit. Waktu sudah tidak mumpuni dan cuaca juga kurang stabil dengan curah hujan tinggi,” jelasnya.
Beberapa desa lain mengambil jalan pintas dengan meminjam atau menggunakan dana talangan untuk menutupi kekurangan anggaran. Namun, Adventus memilih untuk tidak mengambil risiko tersebut dan akan merealisasikan program di tahun 2026.
Perwakilan dari 9 Kepala Desa di Kecamatan Kaliorang, termasuk Adventus, telah melakukan mediasi dengan Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Mereka meminta agar ADD tahap 4 segera dicairkan dengan nominal penuh tanpa pengurangan.
“Kepala BKD menyetujui permintaan kami. ADD akan dibayarkan tahun ini, tapi belum bisa dipastikan kapan,” ungkap Adventus.
Untuk diketahui, keterlambatan pencairan dana ini menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah, karena berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa yang seharusnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Q)
