KUTAI TIMUR – Program desa presisi yang masuk dalam 50 program Kutim Hebat dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian desa-desa di Kabupaten Kutai Timur.

Anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paembonan, menjelaskan bahwa konsep desa presisi yang diusung pemerintah daerah sejalan dengan gagasan desa mandiri yang pernah dibahas DPRD pada periode sebelumnya.

“Program desa presisi dalam pandangan saya bahwa desa itu harus mandiri. Desa harus punya kemampuan bagaimana dia bisa mencitrakan, memfoto dirinya kondisi saya seperti ini. Sehingga potensi untuk menjadi desa mandiri benar-benar ada, tidak tergantung dengan hal-hal yang selama ini mereka selalu berharap meminta saja tapi tidak bisa mandiri,” ungkap Politisi senior Partai Gerindra ini, Jum’at (23/01/2026) kemarin.

Menurutnya, desa mandiri adalah desa yang memiliki data valid dan lengkap, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk per kilometer, sumber-sumber potensi pertanian dan perkebunan, kondisi infrastruktur jalan, drainase, jembatan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Dengan data yang akurat dan terstruktur, desa dapat merencanakan pembangunannya dengan lebih baik dan memanfaatkan bantuan dari berbagai sumber, baik APBD, provinsi, pusat, maupun pihak ketiga seperti perusahaan.

Novel juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti KPC, untuk menghindari tumpang tindih program. “Di Rantau Pulung, jalan sudah dibangun KPC, kita kasih masuk lagi. Siapa berani nanti? Itu dampak hukum. Perlu ada sinergi antara pemerintah dan perusahaan,” jelasnya.

Beberapa desa di Kutai Timur sudah mulai menunjukkan inovasi dengan mengembangkan pendapatan desa melalui usaha-usaha mandiri. Namun Novel menekankan bahwa program ini harus konsisten dan tidak boleh berhenti di tengah jalan.
“Kegiatan begini jangan hanya musim jamur, tumbuh lalu hilang lagi. Itu tidak bagus, harus konsisten sehingga betul-betul masyarakat merasakan manfaatnya,” tegasnya.(Q)

Loading