Oleh: Adi Nugraha
Wartawan berandaindonesia.id
“Ah, klasik. Cerita banjir tahunan yang dibumbui janji manis pemerintah yang tak kunjung manis di lidah.”
BAGI warga Masabang, Dusun Gunung Tekhnik, Desa Sangatta Selatan, Kutai Timur, Kalimantan Timur, banjir bukan lagi musibah—ini sudah jadi tradisi. Seperti ritual tahunan yang tak pernah absen, air Sungai Masabang yang terkoneksi dengan Sungai Sangatta setia meluap setiap musim hujan tiba. Rumah terendam, dapur basah kuyup, kamar mandi jadi kolam dadakan. Lalu apa? Ya sudah, bersih-bersih, tunggu tahun depan terulang lagi.
Berdasarkan catatan historis dan laporan warga setempat, banjir di kawasan Sangatta Selatan bukanlah fenomena baru. Sejak tahun 2019, wilayah ini tercatat mengalami banjir musiman yang intensitasnya kian meningkat. Namun, puncaknya terjadi pada banjir besar 2022 yang merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 1-1,5 meter. padahal rumah warga sudah tinggi.
Pola yang sama terulang: hujan deras di hulu, debit Sungai Masabang melonjak, bertemu dengan deras dan besarnya volume air Sungai Sangatta, air laut yang pasang—voila, banjir siap saji. Sistem drainase yang minim, tanpa sodetan atau tanggul memadai, menjadikan warga seperti menunggu waktu sebelum air kembali mengepung. (Kita abaikan sejenak faktor industri ekstraktif dan penggundulan hutan).
Data tahun 2022 mencatat sekitar 150-200 kepala keluarga terdampak langsung, dengan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah—belum termasuk kerugian immaterial seperti trauma anak-anak, gangguan pendidikan, dan aktivitas ekonomi yang lumpuh. Warga kehilangan barang berharga, dokumentasi penting, dan yang paling menyakitkan: rasa aman di rumah sendiri.
“Sempadan Sungai”—Tameng Ajaib Pemerintah
Setelah banjir 2022, pemerintah daerah Kutai Timur sempat turun, blusukan, berfoto dengan warga (tentu saja), lalu melontarkan wacana relokasi dan perbaikan infrastruktur. Warga berharap cemas, mungkin kali ini berbeda?
Ternyata tidak.
Alasannya? Drumroll… “Warga bermukim di sempadan sungai.”
Ah, sempadan sungai. Frasa sakti yang mampu menghapus tanggung jawab pemerintah dalam sekejap. Seolah-olah warga dengan sengaja memilih tinggal di sana untuk hobi bermain air setiap tahun. Padahal, banyak dari mereka sudah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu—jauh sebelum istilah “sempadan sungai” jadi excuse favorit birokrat.
Pertanyaannya sederhana: Jika pemerintah tahu itu sempadan sungai dan ilegal, mengapa ada yang punya sertifikat? Mengapa bisa terbit? Mengapa pajak bumi dan bangunan tetap dipungut setiap tahun tanpa protes? Oh iya, saat bayar pajak, tidak ada yang bilang “Maaf Pak/Bu, rumah Anda di sempadan sungai, PBB-nya gratis ya.”
“Janji Tinggal Janji, Warga Tinggal di Genangan”
Menurut penelusuran dari berbagai sumber media lokal dan laporan BPBD Kutai Timur, beberapa usulan penanganan pernah diajukan pasca-banjir 2022:
1. Normalisasi Sungai Masabang dan Sungai Sangatta – Masih wacana
2. Pembangunan tanggul pengaman – Anggarannya entah kemana
3. Relokasi warga ke lokasi aman – Terganjal status lahan dan “tidak ada anggaran”
4. Sodetan atau kanal pembuangan – Masih dalam “kajian mendalam” (baca: dilupakan)
Sementara itu, warga? Mereka harus kreatif. Beberapa keluarga meninggikan pondasi rumah sendiri dengan biaya sendiri. Ada yang membuat tempat darurat untuk menyimpan benda dan berkas berharga setiap musim hujan. Yang lain? Pasrah, mengungsi ke rumah kerabat, atau tidur di lantai dua—jika punya lantai dua.
Ironis? Sangat. Kawasan Sangatta Selatan adalah jantung ekonomi Kutai Timur, pusat pertambangan minyak bumi yang menyumbang triliunan rupiah bagi negara. Tapi warganya harus berjuang sendiri melawan banjir tahunan.
Hingga Januari 2026 ini—empat tahun sejak banjir besar 2022—belum ada tindakan konkret yang signifikan. Warga masih menunggu, sambil bersiap menghadapi banjir berikutnya.
Kerugian yang dialami warga bukan hanya soal rupiah. Ini soal martabat manusia. Bagaimana rasanya setiap tahun harus mengevakuasi barang-barang berharga, menyaksikan jerih payah terendam lumpur, melihat anak-anak ketakutan saat air naik di tengah malam?
Pertanyaan untuk Pemerintah Daerah Kutai Timur:
– Berapa lama lagi warga harus menunggu janji direalisasikan?
– Jika memang di sempadan sungai, mengapa tidak ada solusi jangka panjang seperti relokasi yang benar-benar terealisasi atau pembangunan infrastruktur pengendali banjir?
– Apakah nyawa dan harta warga tidak cukup berharga untuk dialokasikan anggaran?
– Apakah Sepatu Pantofel, Tas Ransel, Springbed, yang notabene untuk kepentingan pejabat dan pembangunan di kawasan TNK yang nilainya milyaran lebih berharga daripada masyarakat??
Warga Masabang bukan meminta kemewahan. Mereka hanya ingin tidur nyenyak tanpa khawatir air meluap, memasak tanpa cemas dapur terendam, dan menjalani hidup dengan wajar. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta?
Atau mungkin, pemerintah daerah sedang menunggu tragedi yang lebih besar? Mungkin korban jiwa? Baru kemudian turun dengan bantuan dan janji baru yang—sudah bisa ditebak—tak akan terealisasi juga?
Kepada Pemerintah Daerah Kutai Timur: Warga tidak butuh wacana, foto-foto kunjungan, atau janji di atas kertas. Mereka butuh tindakan nyata. Sekarang. Bukan tahun depan, bukan setelah pemilu, bukan setelah ada korban jiwa.
Karena jika tidak sekarang, kapan? Jika bukan untuk warga, untuk siapa?
P.S. Ditulis dengan harapan ini bukan sekadar opini yang terendam lalu tenggelam dalam noise pemberitaan, seperti rumah-rumah warga Masabang setiap musim hujan.
