PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan agenda besar penataan pejabat di lingkungan birokrasi akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Bupati PPU, Mudyat Noor, menargetkan seluruh proses mutasi dan rotasi tersebut rampung pada akhir Januari 2026.
Saat ini, skema penataan jabatan sedang dalam tahap finalisasi untuk memastikan setiap pergeseran posisi sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Masih kita rancang, sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan rotasi bisa dilakukan secepatnya, bulan ini,” ujar Mudyat Noor saat memberikan keterangan kepada media, Kamis (15/1/2026).
Mudyat menegaskan bahwa perombakan kabinet di lingkungan Pemkab PPU ini tidak didasari oleh persoalan personal maupun kepentingan politik tertentu. Ia menjamin bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi penguatan kinerja pemerintahan.
“Ini murni kebutuhan organisasi. Tidak ada masalah apa pun. Penyegaran perlu dilakukan supaya kinerja pemerintahan bisa lebih optimal,” terangnya.
Dalam skema yang sedang disusun, mutasi pada level pejabat eselon II akan didominasi oleh rotasi antar-satuan kerja. Menurut Mudyat, seorang pejabat pimpinan tinggi tidak ideal jika menjabat di posisi yang sama dalam durasi yang terlalu lama.
“Kalau terlalu lama di satu tempat, ruang belajarnya terbatas. Rotasi itu penting agar pejabat memahami berbagai sektor dan mampu bekerja lintas bidang,” jelas Bupati.
Selain pergeseran posisi, Pemkab PPU juga akan membuka peluang promosi jabatan bagi ASN berprestasi. Hal ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang hingga saat ini masih kosong atau dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Mudyat memastikan seluruh proses ini dilakukan secara objektif dan mengacu pada sistem merit. Sebagai dasar penempatan, seluruh pejabat eselon II sebelumnya telah diwajibkan mengikuti uji kompetensi atau job fit.
“Promosi hanya dilakukan untuk jabatan yang memang kosong. Semuanya harus sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Penataan jabatan ini diharapkan menjadi energi baru bagi Pemkab PPU untuk mempercepat program-program pembangunan di awal tahun 2026, sekaligus meningkatkan pelayanan publik di wilayah yang menjadi tetangga langsung Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.(*/mn)
