KUTAI TIMUR – Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur mengakui masih mengalami kekurangan tenaga pendidik menyusul diberlakukannya moratorium pengangkatan guru honorer sejak 1 Januari 2025. Kondisi ini terjadi karena tidak ada penggantian guru yang pensiun, meninggal, atau sakit.
Kepala Disdik Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa secara faktual di lapangan masih terdapat kekurangan guru akibat kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan pengangkatan guru honorer sekolah. “Secara fakta di lapangan kita masih kurang. Kenapa kurang? Karena sejak 1 Januari 2025 itu betul-betul tidak ada satu pun pengangkatan guru honorer sekolah,” ungkapnya, Jum’at (9/1/2026) kemarin.
Kadisdik menegaskan bahwa penghentian pengangkatan ini bukan kebijakan daerah, melainkan aturan dari pusat yang memang sangat ketat. Sementara itu, dinamika di lapangan tetap berjalan dengan adanya guru yang pensiun, meninggal dunia, atau sakit permanen yang menyebabkan berkurangnya jumlah guru.
“Kita stop, aturannya memang keras begitu. Sementara kita saksikan yang namanya guru ini pasti akan pensiun, ada yang meninggal, ada yang sakit tetap. Otomatis berkurang,” jelasnya.
Meski mengakui adanya kekurangan, Mulyono mengatakan pihaknya masih terus memperbarui data untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah kekurangan guru yang sebenarnya. Data yang akurat sangat diperlukan untuk perencanaan rekrutmen ke depan.
“Memang ada kurang, tapi data realnya kurangnya seberapa ini masih kita update terus datanya,” katanya.
Kadisdik menyampaikan harapan agar ke depan ada kebijakan pembukaan kembali rekrutmen guru melalui berbagai jalur, baik PNS, P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), maupun honorer. “Mudah-mudahan keran untuk pengangkatan guru ini baik melalui sistem PNS, P3K atau honorer memang ada jalurnya, pasti kita akan penuhi,” ujarnya optimis.
Untuk sementara, Disdik mengatasi kekurangan guru dengan mengoptimalkan guru yang ada, termasuk memaksimalkan jam mengajar dan melakukan redistribusi guru antar sekolah yang kelebihan dan kekurangan.
Kondisi kekurangan guru ini menjadi tantangan bersama bagi daerah-daerah di Indonesia yang juga mengalami hal serupa. Dibutuhkan solusi kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan ini agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Meski ada kendala kekurangan guru, Mulyono menegaskan bahwa Disdik tetap berkomitmen menjaga kualitas pendidikan dengan berbagai program peningkatan kapasitas guru yang ada, termasuk program S1 dan S2 untuk guru yang belum bersarjana. (Q)
