KUTAI TIMUR – Ketua KONI Kutai Timur, Rudi Hartono, mengungkapkan bahwa pembinaan atlet Kutim saat ini masih sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dikarenakan belum adanya sponsor dari pihak perusahaan yang turun tangan.
Oleh karena itu, KONI Kutim membuka wacana kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur untuk turut membina atau mensponsori kegiatan cabor dan atlet.
“Sampai saat ini belum ada (sponsor), hanya terpaku ke APBD. Kami sih buka wacana itu tapi kan sekedar wacana, kita tidak bisa memaksa dan keputusan kan di tangan mereka,” terangnya saat dikonfirmasi terkait anggaran dan pembiayaan untuk cabor dan atlet, Selasa (06/01/2025).
Di sisi lain KONI Kutim menurutnya telah menunjukkan kinerja yang positif pada event Babak Kualifikasi Porprov Kaltim 2025, atlet Kutim telah berhasil mengumpulkan total 460 medali, terdiri dari 137 emas, 138 perak, dan 185 perunggu. Torehan tersebut membuat Kutim menempati posisi ke 4 dalam klasemen perolehan medali.
“Di event tersebut seluruh kontingen dari kabupaten kota se Kaltim memperebutkan total 3.839 medali, dengan rincian 1.148 medali emas, 1.130 perak, dan 1.561 perunggu dari seluruh kontingen yang bertanding,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah terkait pendanaan yang melibatkan pihak ketiga, Kadispora Kutim, Basuki Isnawan, menyampaikan untuk mengurangi ketergantungan pada APBD dan mempercepat kemajuan olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Timur tengah menyiapkan skema Bapak Angkat dari perusahaan untuk cabang-cabang olahraga yang ada.
Basuki Isnawan menjelaskan, rencana ini akan direalisasikan setelah Perda Olahraga disahkan sebagai payung hukum yang kuat dalam menggandeng pelaku usaha.
“Pembinaan olahraga dan pemuda bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi multi-stakeholder. Makanya di Perda kami usulkan ini,” ujar Basuki.
Ia menekankan pentingnya regulasi sebelum mengajak perusahaan berkolaborasi. Dengan adanya Perda, pendekatan kepada pelaku usaha akan lebih mudah dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kalau punya regulasi, bicaranya enak. Saya tidak mau gegabah mendekati perusahaan tanpa pegangan yang kuat. Nanti mereka tanya ‘dasarnya apa?’, kita harus bisa jawab,” jelasnya.(Q)
