KUTAI TIMUR – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur menghadapi kendala serius akibat gangguan sistem digital pemerintah yang berdampak pada realisasi program pembangunan di akhir tahun 2025.
Kepala Dinas Perkim Kutai Timur, Ahmad Iip Makruf, menyampaikan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sering mengalami gangguan yang membuat pegawai tidak bisa melakukan input data.
“Sistem kadang naik turun, gangguan. Jadi kami tidak bisa menginput. SPD ini sering gangguan, terjadi di seluruh Indonesia,” ujar Iip saat ditemui di kantornya, Selasa (16/12/2025) sore.
Gangguan sistem ini, menurutnya, bukan hanya terjadi sesekali, melainkan masih berlangsung hingga minggu-minggu terakhir Desember 2025. Iip menyatakan bahwa gangguan ini sangat menghambat pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas di akhir tahun anggaran.
“Ini masih dalam minggu-minggu ini, kayaknya hari ini masih. Kami tidak bisa menginput di SIPD untuk penginputan,” jelasnya.
Menghadapi permasalahan ini, Dinas Perkim telah mengomunikasikan keluhan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia menjelaskan bahwa gangguan bersifat nasional sehingga bukan hanya Kutai Timur yang mengalami dampaknya, melainkan seluruh daerah di Indonesia menghadapi masalah yang sama.
“Sudah, kami komunikasikan. Alasannya karena ini terjadi di seluruh Indonesia. Semua daerah sama. Makanya kami yang agak kewalahan,” ujar Iip.
Gangguan sistem digital ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi program Dinas Perkim terhambat. Selain kendala sistem, Iip juga menyebutkan faktor lain seperti keterbatasan waktu efektif yang hanya sekitar satu hingga dua bulan.
Untuk mengantisipasi kendala serupa di tahun depan, Iip berharap pelaksanaan program bisa lebih sesuai dengan rencana dan sistem digital pemerintah bisa lebih stabil. “Kalau tahun depan, jujur saja kami berharap kalau bisa semua itu waktunya sesuai dengan rencana, tidak seperti ini,” pungkasnya.(Q)
