KUTAI TIMUR – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur, Ahmad Iip Makruf, menyampaikan bahwa realisasi program-program pembangunan hingga Desember 2025 masih berada di kisaran 70 persen, meskipun target yang ditetapkan mencapai 90 persen.
“Target kita 90 persen, tapi takutnya realisasi kita 70 persen. Otomatis 20 persen akan menjadi sisa lebih (silpa),” ujar Iip saat ditemui di kantornya, Selasa (16/12/2025) sore.
Iip menjelaskan, tupoksi utama Dinas Perkim difokuskan pada tiga program prioritas, yakni perbaikan kawasan pemukiman yang mencakup jalan dan drainase lingkungan, pembangunan rumah layak huni baik kategori bangunan baru maupun rehabilitasi, serta penanganan kawasan kumuh.
Untuk program rumah layak huni tahun ini, Dinas Perkim menargetkan 200 unit, sama seperti pencapaian tahun lalu. Namun, progres pembangunan baru dimulai awal November sehingga masih dalam tahap penyelesaian. “Ada perbaikan, ada bangunan baru, tapi semua sudah didata,” katanya.
Iip menyebutkan, dari target 5.000 unit rumah layak huni dengan alokasi 1.000 unit per tahun, capaian hingga 2025 mencapai lebih dari 30 persen. Jumlah unit rehabilitasi bahkan lebih banyak dibanding pembangunan baru, dengan total lebih dari 200 unit.
Kepala Dinas mengakui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, terutama keterbatasan waktu efektif yang hanya sekitar satu hingga dua bulan. Selain itu, gangguan sistem pengadaan barang dan jasa seperti SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang sering mengalami kendala juga menjadi hambatan.
“Sistem kadang naik turun, gangguan di seluruh Indonesia. Kami tidak bisa menginput, ini masih terjadi minggu-minggu ini,” ujarnya.
Terkait program perumahan subsidi atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Iip menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serah terima aset fasilitas umum perumahan subsidi di sekitar 12 titik lokasi, mayoritas berada di Sangatta Utara. “Ini termasuk cepat juga serah terima asetnya,” katanya.
Untuk data jalan lingkungan dan drainase, Dinas Perkim masih menggunakan data tahun 2023 dan akan segera melakukan pembaruan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Sementara untuk capaian pembangunan drainase lingkungan, Iip memperkirakan sudah mencapai sekitar 50 persen dari keseluruhan kebutuhan di Kutai Timur.
Iip menyatakan bahwa program-program Dinas Perkim telah dirasakan merata di seluruh kecamatan di Kutai Timur. “Alhamdulillah seluruh kecamatan sudah merasakan karena pembangunannya merata,” ujarnya.
Respons masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan juga dinilai positif. Namun, Iip mengakui terkadang ada keluhan dari kecamatan terkait capaian yang kurang karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
Untuk tahun 2026, Dinas Perkim akan tetap fokus pada program rumah layak huni dan jalan lingkungan, sesuai dengan 50 program prioritas Bupati Kutai Timur. (Q)
