SAMARINDA — Berdasarkan data Bank Indonesia Kaltim, inflasi pada bulan Oktober 2025 di Kalimantan Timur sebesar 0,01% (mtm). Secara tahunan, inflasi tercatat 1,94% (yoy) dan 1,55% (ytd), berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,28% (mtm) dan 2,86% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan solidnya koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah.
“Angka ini masih berada dalam rentang sasaran nasional 2,5% ± 1%. Capaian ini mencerminkan bahwa koordinasi Tim pengendalian Inflasi Daerah berjalan efektif dalam menjaga stabilitas harga di Kalimantan Timur,” ujarnya Senin (3/11/2025).
Inflasi Oktober didorong oleh kenaikan pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,22% (mtm). Sebaliknya, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami deflasi 0,20% (mtm). Deflasi dipengaruhi stabilisasi pasokan bawang merah, cabai rawit, dan tomat.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID bersama Bulog menyalurkan beras SPHP ke seluruh daerah di Kaltim serta menggelar pasar murah. “Pada bulan Oktober saja, tercatat lebih dari 84 Gerakan Pangan Murah,” kata Budi.
TPID Kaltim juga melakukan penandatanganan kerjasama pasokan pangan dengan TPID Provinsi Gorontalo pada 27 Oktober 2025. Kolaborasi ini mendorong stabilitas pasokan dan menekan inflasi bahan makanan selama lima bulan terakhir.
Pengendalian inflasi semakin diperkuat melalui integrasi data instansi seperti Bappenas, BI, Pemda, BMKG, Bulog, hingga POS Indonesia, serta pemanfaatan artificial intelligence.
“Dengan sistem ini, harga dan pasokan dapat terpantau real-time dan lebih akurat. Kebijakan dapat diambil cepat, tepat, dan berbasis data,” jelas Budi.
TPID Kaltim berkomitmen menjalankan strategi 4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Kami ingin inflasi tetap rendah dan stabil, sambil menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Budi.(*/mn)
