KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur, Ardiansyah, menyatakan bahwa pembangunan jalan usaha tani menjadi prioritas utama di daerah pemilihannya (dapil). Hal ini disampaikan untuk memudahkan para petani sawit dalam mengeluarkan hasil panen mereka.
“Kalau tempat kami yang paling banyak jalan. Banyak mereka berkebun di dalam itu tapi susah melakukan hasil panennya,” ujar Ardiansyah, Rabu (1/10/2025).
Menurut politisi PKS ini, sebagian besar masyarakat di dapilnya yang meliputi wilayah Sandaran, Karangan, Kaubun, dan Kaliorang bermata pencaharian sebagai petani sawit. Kondisi jalan yang buruk membuat biaya transportasi hasil panen menjadi tinggi karena harus menggunakan mobil dobel.
Ardiansyah optimis jika jalan usaha tani dapat diperbaiki, petani akan mendapat keuntungan lebih besar karena biaya operasional yang lebih murah. Pembeli juga bisa langsung masuk ke dalam kebun tanpa harus menumpuk hasil panen di luar terlebih dahulu.
“Sekarang ini kan mengeluarkan setengah mati, mereka harus pakai mobil dobel. Sangkut, itu mobil dobelnya sangkut,” jelasnya.
Pembangunan Fasilitas Umum
Selain jalan usaha tani, Ardiansyah juga mendukung pembangunan berbagai fasilitas umum di tiga lokasi di dapilnya. Di Karangan, fokus pembangunan adalah jalan usaha tani dan gedung sekolah dasar yang masih kurang.
Di Kaliorang SP1, pembangunan difokuskan pada tempat ibadah. “Di situ ada gereja, ada berapa gereja, bukan hanya satu gereja di situ,” katanya, menambahkan bahwa terdapat lima pastor yang datang untuk gereja Protestan dan Katolik di wilayah tersebut.
Sementara di Bukit Makmur, terdapat pura besar yang mengalami longsoran dan memerlukan perbaikan. Untuk pura di SP6 Mata Air, Kaubun, pengajuan anggaran sudah dimasukkan namun belum keluar hingga saat ini.
“PKS ini bukan Partai Islam. Artinya kita ya mewakili masyarakat lah tetap kita akomodir,” tegas Ardiansyah menjelaskan komitmennya dalam mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat.
Fokus pada Petani Mandiri
Terkait kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, Ardiansyah mengakui masih banyak kekurangan, terutama dalam hal program plasma. Banyak perusahaan yang belum komitmen menjalankan skema 80-20 sesuai kesepakatan dengan pemerintah.
“Banyak masih perusahaan masih mengutamakan lahan mereka sendiri,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ardiansyah menyatakan pihaknya sudah memanggil beberapa perusahaan dan mulai mendesak mereka untuk memenuhi komitmen. Namun fokus utamanya saat ini adalah membantu petani mandiri yang tidak memiliki beban hutang.
Ardiansyah meyakini petani mandiri akan lebih makmur karena tidak perlu menanggung potongan biaya yang besar seperti yang dialami petani plasma perusahaan.
“Yang artinya tidak ada beban hutang. Di sini kita bantu, kita subsidi. Kalau memang ada anggaran ini kita berikan, agar mereka bisa membuat perkebunan sawit mandiri,” jelasnya.(Q).
