KUTAI TIMUR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kutai Timur menargetkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) pada Oktober 2025. Meski demikian, tanggal pasti penyelenggaraan masih bergantung pada instruksi dari DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Kutai Timur, Rudi Hartono, menjelaskan kepada wartawan pada Senin (15/9/2025) bahwa pihaknya masih menunggu konfirmasi jadwal dari tingkat provinsi. “Target kami Oktober untuk Musda Kutai Timur. Namun untuk tanggal spesifiknya, kami masih menunggu penjadwalan dari DPD I karena hingga kini mereka belum memberikan jadwal pasti,” ungkapnya.
Penetapan target Oktober untuk Musda tingkat kabupaten dan kota ini sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menginstruksikan penataan kepengurusan partai dari pusat hingga desa diselesaikan pada Desember 2025.
“Pada intinya, kami mengikuti arahan Pak Bahlil sebagai ketua umum untuk merapikan kepengurusan Partai Golkar mulai dari pusat sampai desa dengan target penyelesaian di bulan Desember,” terangnya.
Terkait persyaratan kandidat yang akan maju dalam Musda, Hartono menegaskan bahwa semua harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Calon ketua harus memiliki pengalaman sebagai pengurus selama lima tahun dan mendapat dukungan dari minimal 30 persen pemilik suara.
Dalam Musda Golkar Kutai Timur, terdapat 23 suara yang terdiri dari 18 suara Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK), ditambah masing-masing satu suara dari pimpinan DPD I, DPD II, dan Dewan Pertimbangan. Suara lainnya berasal dari organisasi sayap pendiri dan yang didirikan Partai Golkar.
Organisasi pendiri meliputi Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Sementara organisasi sayap yang didirikan antara lain Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).
“Organisasi pendiri dan yang didirikan Partai Golkar masing-masing mendapat satu suara. Jadi beberapa organisasi pendiri digabung menjadi satu suara, begitu juga dengan organisasi yang didirikan,” rinci Hartono.
Dua Calon Potensial
Sejauh ini, dua kader Golkar telah menunjukkan minat untuk maju dalam Musda, yaitu Sayid Anjas dan Apansyah. “Semuanya masih dalam tahap wacana pencalonan. Ada dua nama yang muncul, yaitu Pak Anjas dan Pak Apansyah,” kata Hartono.
Khusus untuk Apansyah, Hartono mengonfirmasi bahwa calon tersebut belum memenuhi syarat lima tahun sebagai pengurus menurut AD/ART, sehingga memerlukan surat diskresi dari Ketua Umum DPP Golkar. “Pak Apansyah secara AD/ART belum mencukupi syarat, namun di Golkar ada mekanisme diskresi. Hal serupa pernah terjadi saat Rudy Mas’ud mencalonkan diri sebagai ketua umum DPD Partai Golkar Kaltim,” ungkapnya.
Hartono menjelaskan bahwa Rudy Mas’ud saat itu baru terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim mewakili Partai Golkar dan belum pernah menjadi pengurus partai, namun mendapat surat diskresi dari DPP. “Untuk kasus Pak Apansyah, dia harus mengantongi diskresi terlebih dahulu sebelum bisa maju di Musda,” terangnya.
Mengenai tradisi pemilihan ketua dalam Musda Golkar, Hartono menyatakan bahwa prosesnya bergantung pada dinamika forum. Pemilihan dapat dilakukan melalui pemungutan suara (voting) atau aklamasi, namun tidak ada sesi debat kandidat. “Tidak ada debat dalam Musda. Aklamasi bisa saja terjadi jika para pihak dapat duduk bersama terlebih dahulu. Beberapa kali Musda Golkar memang dilakukan dengan aklamasi, termasuk di tingkat DPP. Contohnya, Musda DPD I kemarin hanya ada satu calon sehingga dilakukan aklamasi,” jelasnya.
Terkait komitmen Sayid Anjas dan Apansyah untuk membangun sekretariat permanen jika terpilih sebagai ketua DPD Partai Golkar Kutai Timur, Hartono mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Arahan tersebut memang datang dari Ketua DPD I yang meminta semua DPD kabupaten dan kota untuk suatu saat dapat memiliki sekretariat permanen. Balikpapan sudah memiliki sekretariat permanen, begitu juga Berau. Sementara Kutai Timur sebagai kabupaten hasil pemekaran baru, memang belum memilikinya. Harapannya, ketua baru yang terpilih nanti sudah dapat memikirkan agar Golkar bisa memiliki sekretariat permanen,” pungkasnya.(Ute)
