Oleh: Ekky Yudhistira
MEMBACA laporan ini, saya merasakan kegelisahan yang sama seperti yang mungkin dirasakan masyarakat Kutai Timur, mungkin tidak semua, setidaknya yang tidak terkotakkan antara menang dan kalah atau setidaknya bukanlah yang memilih jadi buzzer pemerintah. Bagaimana bisa dokumen yang akan menentukan nasib 456.333 jiwa berdasarkan data Semester I Tahun 2025 selama lima tahun ke depan disusun dengan terburu-buru?
Bayangkan skenario ini, seorang kepala keluarga di Sangatta menunggu jalan menuju kebunnya diperbaiki. Dia berharap RPJMD ini akan mengakomodasi kebutuhannya. Namun, dengan waktu pembahasan yang hanya 14 hari kerja, seberapa mendalam aspirasi seperti ini bisa diserap?
Keterlambatan penyampaian dokumen dari Mei ke Juli 2025 bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah “pencurian waktu” dari hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Setiap hari yang hilang adalah kesempatan yang terbuang untuk membuat perencanaan yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih menyentuh kebutuhan nyata rakyat.
Melihat perdebatan tentang program Multi-Years, saya bisa membayangkan dilema yang dihadapi. Di satu sisi, ada infrastruktur yang mendesak untuk dibangun – jalan yang rusak, jembatan yang perlu diperkuat, pelabuhan yang harus selesai. Di sisi lain, ada trauma masa lalu di mana program serupa berakhir dengan kualitas pekerjaan yang mengecewakan dan potensi penyimpangan yang merugikan rakyat.
Fraksi yang mendukung Multi-Years mungkin melihat anak-anak sekolah yang masih harus menyeberang sungai berbahaya setiap hari untuk belajar. Mereka ingin jembatan itu cepat selesai, walau harus menggunakan skema bertahun-tahun.
Fraksi yang menolak mungkin teringat pada proyek-proyek masa lalu yang setengah jadi, atau jalan yang baru diperbaiki sudah rusak lagi dalam hitungan bulan. Mereka takut mengulangi kesalahan yang sama.
Kedua posisi ini sama-sama lahir dari kepedulian terhadap rakyat, hanya dengan perspektif yang berbeda.
Kisah di Balik Angka-angka Keuangan
Target pertumbuhan ekonomi 10-11% per tahun terdengar fantastis di atas kertas. Namun, mari kita terjemahkan ke dalam kehidupan nyata:
Seorang petani sawit di pedalaman mungkin bertanya “Apakah pertumbuhan ini akan sampai ke kebun saya? Akankah harga jual hasil panen saya meningkat?”
Seorang nelayan di pesisir mungkin berharap “Apakah akan ada cold storage di kampung kami sehingga ikan tidak busuk sebelum sampai ke pasar?”
Seorang ibu rumah tangga mungkin bermimpi “Apakah suami saya yang selama ini bekerja di tambang bisa mendapat pekerjaan alternatif jika tambang tutup?”
Angka 25% untuk sektor non-tambang yang hanya naik 3,82% dalam lima tahun mungkin terdengar teknis. Tapi ini sebenarnya bicara tentang berapa banyak keluarga yang masih bergantung pada sektor tambang yang tidak sustainable. Ini bicara tentang masa depan anak-anak Kutai Timur. Bukan hanya sekedar pembangunan yang megah tapi rapuh.
Melihat tabel-tabel dengan data kosong untuk berbagai urusan pemerintahan, saya tidak bisa tidak memikirkan “Ada berapa banyak kebutuhan masyarakat yang juga “kosong” dalam perencanaan ini?”
Ketika Urusan Pangan tidak memiliki program yang jelas, apakah ini berarti ketahanan pangan keluarga di Kutai Timur tidak menjadi prioritas? Ketika Urusan Koperasi dan UKM kosong programnya, bagaimana nasib ibu-ibu yang berjualan gorengan di pinggir jalan atau bapak-bapak yang membuka warung sembako kecil?
Pembelajaran dari Hati ke Hati
Sebagai warga yang peduli, saya melihat beberapa hikmah dari situasi ini. Setidaknya pemerintah daerah harus memahami bahwa rakyat tidak butuh janji-janji megah yang tidak realistis. Mereka butuh kepastian kecil yang bisa diandalkan. Lebih baik merencanakan 100 program yang benar-benar bisa dilaksanakan daripada 1000 program yang hanya di atas kertas.
Sedangkan untuk DPRD, perlu diingat bahwa fungsi pengawasan bukan hanya tentang mengkritik, tapi tentang memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Ketika waktu pembahasan terbatas, fokuslah pada hal-hal yang paling berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Perlu kembali dipahami secara seksama oleh semuanya, RPJMD bukan milik pemerintah semata. Ini adalah kontrak sosial antara pemimpin dengan rakyat. Garis bawahi, Kontrak Sosial Antara Pemimpin dan Rakyat! Bukan antara pemimpin dan timses, tapi rakyat.
Sebagai masyarakat, kita tidak boleh biarkan proses ini berjalan tanpa partisipasi aktif. Suara masyarakat itu penting, aspirasi yang diutarakan itu berharga. Karena kita hidup di dunia nyata bukan di dunia Manga, Anime, ataupun Drakor China yang sering bergentayangan di berbagai platform media sosial saat ini dengan kisah picisan dengan plot twist yang mudah ditebak.
Kita juga harus pandai memilih dan memilah, jangan sampai kita apatis karena pengaruh buzzer yang mengandalkan kedekatan terhadap pejabat untuk menjilat. Menyebarkan berita berita indah, opini opini positif tapi semu. Menghancurkan harapan dan pembangunan kabupaten yang kita sayangi ini sampai lima tahun kedepan.
Harapan dari Tanah Kutai
Kutai Timur adalah daerah yang kaya, baik sumber daya alam maupun manusianya. Masyarakatnya dikenal gigih dan pantang menyerah. Mereka layak mendapat perencanaan pembangunan yang jujur dalam proyeksi, tidak memberikan harapan palsu.
Pembangunan yang realistis dalam target yang bisa dicapai dengan kerja keras, inklusif dalam proses dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Serta transparan dalam pelaksanaan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Kutai Timur sangat jeli dalam melihat, mereka paham apa yang sedang terjadi. Mereka diam bukan karena tidak mengetahui, bisa jadi mereka menunggu pimpinan mereka sadar diri, dan mengerti sebelum memicu reaksi.
RPJMD 2025-2029 mungkin tidak sempurna, tapi ini adalah dokumen yang sudah ada. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana melaksanakannya dengan hati nurani.
Setiap program yang tercantum di dalamnya adalah janji kepada rakyat. Setiap rupiah yang dianggarkan adalah amanah dari pajak yang dibayar masyarakat. Setiap target yang ditetapkan adalah mimpi bersama yang harus diwujudkan.
Mari kita berdoa dan bekerja sama agar lima tahun ke depan, ketika RPJMD 2030-2034 disusun, kita bisa berkata “Dulu kami punya banyak kekurangan dalam perencanaan, tapi kami belajar dari kesalahan dan sekarang kami lebih baik.”
Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing bukan hanya slogan. Ini adalah doa dan cita-cita bersama yang harus diperjuangkan setiap hari, dalam setiap kebijakan, dan dalam setiap tindakan nyata untuk rakyat.
Semoga RPJMD ini menjadi jembatan menuju Kutai Timur yang lebih baik, bukan sekadar dokumen yang tersimpan di lemari arsip.
