DI SUDUT Kecamatan Tanah Merah, Samarinda Utara, sebuah pemakaman umum yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir yang damai kini dihantui kekhawatiran. Retakan-retakan menganga di tanahnya, seperti luka yang mengancam ketenangan abadi mereka yang telah pergi.
“Setiap hari kami hidup dalam kekhawatiran,” bisik seorang warga yang memilih untuk tidak disebutkan namanya. Matanya menyiratkan kegelisahan saat memandang ke arah pemakaman yang berada tepat di atas lokasi penambangan batubara. Suara gemuruh mesin-mesin berat – dua unit Excavator Sunny, satu Excavator Cobelco, dan satu Dozer Komatsu – seolah menjadi musik pengiring kecemasan mereka sehari-hari.
Ironi yang lebih dalam terungkap ketika aktivitas penambangan yang diduga ilegal ini berlangsung tak jauh dari kolam air yang menjadi sumber kehidupan warga setempat. Sebuah gambaran kontras antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang seringkali berbenturan di tanah Kalimantan.
Frustrasi warga semakin memuncak ketika pertemuan dengan pihak pemerintah pada 5 Februari 2024 hanya menghasilkan usulan mediasi. “Jika sampai makam itu longsor dengan kondisi saat ini yang sudah retak parah, siapa yang bertanggung jawab?” tanya seorang warga dengan nada getir. Pertanyaan yang hingga kini masih menggantung tanpa jawaban pasti.
Sebelumnya, telah ada kesepakatan yang melarang aktivitas pertambangan dan mengharuskan perbaikan lingkungan. Namun, pihak penambang justru mengancam akan meninggalkan lokasi tanpa melakukan perbaikan jika kegiatan mereka dihentikan. Sebuah ultimatum yang menambah beban pikiran warga.
Lurah Tanah Merah, Joko, yang diharapkan bisa memberikan pencerahan, memilih untuk menggelar mediasi pada 6 Februari 2025. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Samarinda hanya menyarankan pelaporan melalui Samarinda Siaga 112.
Di tengah ketidakpastian ini, warga Tanah Merah terus menunggu. Menunggu kepastian keselamatan makam keluarga mereka, menunggu tindakan tegas dari pemerintah, dan menunggu hari di mana mereka bisa hidup tanpa bayangan longsor yang mengancam.
Sementara retakan di tanah pemakaman semakin melebar, pertanyaan warga masih bergema: “Kepada siapa sebenarnya pemerintah ini berpihak?” Sebuah pertanyaan yang mungkin akan terus menggema selama belum ada tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. (Q)
