KUTAI TIMUR – Perencanaan transportasi umum di Kutai Timur perlu berangkat dari kebutuhan perjalanan masyarakat, termasuk warga di kecamatan dan desa yang jauh dari pusat kota. Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, menegaskan perlunya dorongan agar jaringan trayek tidak hanya berpusat di Sangatta, tetapi juga memperhatikan masyarakat pelosok. Persoalan ini penting karena akses transportasi berkaitan dengan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa rencana trayek disusun berdasarkan survei kebutuhan dan kondisi jalan yang sebenarnya.
DPRD, kata Prayunita mendorong Dinas Perhubungan memetakan asal-tujuan perjalanan, jumlah calon penumpang, jam perjalanan, keterhubungan dengan terminal, serta kebutuhan halte dan titik naik turun yang aman. Kajian juga harus menghitung keterjangkauan tarif dan keberlanjutan operasional. Trayek yang hanya digambar di atas peta tanpa dukungan armada, jadwal, fasilitas, dan minat pengguna tidak akan menyelesaikan persoalan mobilitas. Karena itu, sopir, operator, pelaku usaha, sekolah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat perlu dilibatkan sebelum rute ditetapkan.
“Transportasi umum harus menjangkau masyarakat di luar Sangatta. Perencanaan trayek perlu melihat kebutuhan perjalanan warga, kemampuan operasional, dan keterhubungan dengan fasilitas pendidikan maupun kesehatan,” kata Prayunita.
Selain transportasi umum, keselamatan lalu lintas membutuhkan perbaikan lampu lalu lintas, rambu, marka, penerangan, dan penanganan titik rawan kecelakaan. Dokumen sumber menyebut adanya gangguan pada lampu lalu lintas dan rambu serta rencana penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di beberapa titik Sangatta. Informasi mengenai lokasi, jumlah perangkat yang masih aktif, dan efektivitas penindakan harus diperbarui bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian sebelum dimuat sebagai fakta terkini.
Penerapan ETLE harus disertai sosialisasi yang jelas, tata kelola data yang aman, mekanisme klarifikasi, serta informasi mengenai proses penindakan. Perluasan kamera tidak otomatis meningkatkan keselamatan jika titik pemasangan tidak didasarkan pada analisis kecelakaan dan pelanggaran. DPRD mendorong evaluasi berkala yang membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan, termasuk jumlah pelanggaran, kecelakaan, dan kepatuhan pengguna jalan. Rujukan hukum yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik.
Pengawasan DPRD perlu memastikan program transportasi dan keselamatan jalan saling terhubung. Warga di daerah terpencil tidak boleh hanya menjadi objek perencanaan, tetapi harus terlibat dalam penentuan kebutuhan dan evaluasi layanan. Pemerintah juga perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses untuk melaporkan rambu rusak, lampu lalu lintas bermasalah, jalan berbahaya, atau layanan angkutan yang tidak sesuai jadwal. Melalui pendekatan tersebut, transportasi publik dapat menjadi pelayanan dasar yang mendukung pemerataan pembangunan.
“Keselamatan jalan juga harus menjadi perhatian. Rambu, marka, penerangan, dan perangkat pengawasan perlu dipastikan berfungsi, disertai sosialisasi agar masyarakat memahami aturan dan mekanisme penindakannya,” kata Prayunita. (Adv/Q)
![]()

