KUTAI TIMUR – Pemerataan infrastruktur dasar masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat Kutai Timur. Warga mengharapkan jalan yang layak, jembatan yang aman, ketersediaan air bersih, serta pasokan listrik yang stabil. Kondisi geografis Kutai Timur yang luas membuat pembangunan perlu dilakukan bertahap, tetapi tahapan tersebut harus disertai peta prioritas dan jadwal yang dapat dipantau publik.

DPRD mendorong pemerintah daerah menyusun basis data kebutuhan infrastruktur hingga tingkat desa. Data tersebut perlu memuat kondisi jalan, akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, titik rawan terputus saat cuaca buruk, kebutuhan jembatan, cakupan layanan air bersih, serta kualitas pasokan listrik. Informasi ini penting agar usulan masyarakat dari reses dan Musrenbang dapat dibandingkan dengan kondisi lapangan. Penetapan prioritas sebaiknya mempertimbangkan jumlah warga terdampak, tingkat urgensi, manfaat ekonomi, akses pelayanan dasar, dan kesiapan teknis pekerjaan.

“Pembangunan infrastruktur harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Jalan, air bersih, dan listrik perlu diprioritaskan berdasarkan manfaatnya terhadap akses pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi warga,” tegas Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami.

Pembangunan jalan tidak sekadar proyek fisik. Jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun akan membantu petani dan nelayan membawa hasil produksi, memudahkan anak pergi ke sekolah, serta mempercepat warga memperoleh layanan kesehatan. Karena itu, kualitas konstruksi, drainase, pemeliharaan, dan pengawasan pekerjaan perlu mendapat perhatian yang sama dengan pembangunan ruas baru. Pemerintah juga harus membuka informasi mengenai kontrak, target penyelesaian, mutu pekerjaan, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Dalam sektor air bersih dan listrik, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan penyelenggara layanan dan pemerintah tingkat lebih tinggi sesuai kewenangannya. Data lama dalam dokumen yang menyebut jumlah desa telah menikmati listrik 24 jam tidak boleh langsung digunakan sebagai capaian terkini tanpa konfirmasi kepada PLN dan pemerintah daerah. Hal serupa berlaku untuk klaim persentase pemenuhan infrastruktur. Angka harus diperbarui, definisinya dijelaskan, dan cakupan wilayahnya disebutkan agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat.

DPRD akan mendorong pengawasan berbasis hasil, bukan hanya serapan anggaran. Setiap proyek perlu dievaluasi berdasarkan manfaat setelah selesai, ketahanan konstruksi, akses yang benar-benar terbuka, dan keberlanjutan pemeliharaan. Pemerintah perlu menyampaikan alasan apabila proyek prioritas tertunda, termasuk kendala lahan, perizinan, pembiayaan, atau koordinasi lintas kewenangan. Dengan perencanaan terbuka dan pengawasan bersama, peningkatan anggaran dapat diterjemahkan menjadi layanan dasar yang lebih adil bagi warga di pusat kecamatan maupun pelosok.

“Kami mendorong agar setiap program dievaluasi setelah selesai dikerjakan. Yang terpenting bukan hanya proyek terlaksana atau anggaran terserap, tetapi manfaatnya benar-benar dirasakan dan kualitasnya terjaga,” tegas politisi NasDem ini. (Adv/Q)

Loading