KUTAI TIMUR – Penguatan Posyandu dan pencegahan stunting perlu diarahkan pada peningkatan mutu layanan, bukan hanya jumlah kegiatan atau banyaknya kunjungan. Namun juga peningkatan kapasitas kader Posyandu serta pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil dan anak. Karena kualitas tumbuh kembang anak berkaitan dengan pemantauan kesehatan sejak masa kehamilan, pola asuh, sanitasi, akses air bersih, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi.

DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan setiap Posyandu memiliki kader terlatih, alat ukur yang layak, pencatatan pertumbuhan yang akurat, dan mekanisme rujukan bagi anak yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Pengukuran berat dan tinggi badan harus dilakukan dengan prosedur yang benar agar data tidak menyesatkan. Kader juga perlu memperoleh pembinaan berkala, dukungan operasional, serta koordinasi dengan Puskesmas. Tanpa dukungan tersebut, beban pelayanan berisiko bertumpu pada kader yang bekerja dengan sumber daya terbatas.

“Posyandu harus diperkuat dari sisi kader, peralatan, dan pendampingan tenaga kesehatan. Pengukuran tumbuh kembang anak harus akurat agar masalah gizi dapat diketahui dan ditangani sejak awal,” kata Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami.

Pencegahan stunting, tegasnya, tidak boleh berhenti pada pembagian makanan tambahan. Pemerintah perlu memastikan intervensi gizi sesuai kebutuhan dan usia anak, disertai edukasi mengenai pemberian ASI, makanan pendamping ASI, kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi perlu dihubungkan dengan layanan sosial yang tersedia. Pendekatan ini penting karena persoalan gizi sering berkaitan dengan faktor yang lebih luas, seperti pendapatan rumah tangga, ketersediaan pangan bergizi, kondisi tempat tinggal, dan akses terhadap air bersih.

Anggota DPRD Kutim dari Partai NasDem ini juga turut mendorong pemetaan capaian per desa dan kecamatan agar wilayah dengan risiko lebih tinggi memperoleh perhatian lebih besar. Data yang dipakai harus berasal dari sistem resmi dan diperbarui secara berkala. Pemerintah perlu membedakan antara jumlah anak yang ditimbang, jumlah yang mengalami masalah pertumbuhan, jumlah yang mendapat intervensi, dan jumlah yang berhasil menyelesaikan rujukan. Indikator yang rinci membantu mencegah klaim keberhasilan yang hanya didasarkan pada banyaknya kegiatan.

Pengawasan anggaran harus menilai apakah dukungan kepada Posyandu benar-benar meningkatkan mutu layanan. DPRD dapat meminta laporan tentang ketersediaan alat antropometri, pelatihan kader, cakupan kunjungan ibu hamil, tindak lanjut anak berisiko, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Pemerintah juga perlu melibatkan keluarga, PKK, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa. Dengan pelayanan yang dekat, teratur, dan berbasis data, Posyandu dapat menjadi pintu awal perlindungan kesehatan ibu dan anak sekaligus sarana mendeteksi masalah sejak dini.

“Pencegahan stunting tidak cukup dengan kegiatan sesaat. Keluarga perlu mendapat pendampingan berkelanjutan, sementara pemerintah harus memastikan intervensi menjangkau ibu hamil, anak, dan keluarga yang paling membutuhkan,” cetusnya. (Adv/Q)

Loading