JAKARTA — Ironi membelit ribuan petani kelapa sawit rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah melimpahnya dana kelolaan perkebunan yang dihimpun dari pungutan komoditas sawit, para petani justru harus merogoh kocek sendiri secara swadaya untuk membiayai peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sementara akses pendanaan resmi terasa tertutup rapat.

Keluhan keras tersebut disampaikan langsung oleh pengurus Dewan Pengurus Pusat Forum Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur (DPP FPKS-KT) saat beraudiensi dengan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian RI, Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P., di Ruang Rapat Gedung C Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Ketua Umum DPP FPKS-KT, Asbudi, S.T., M.M., mempertanyakan efektivitas dan keberpihakan pengelolaan dana perkebunan bagi petani rakyat. Terlebih, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah telah mentransformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang kini turut membiayai komoditas kakao dan kelapa—meskipun sumber dana utamanya berasal dari sektor kelapa sawit.

“Anggota kami di tujuh kabupaten/kota tercatat 7.800 petani, terdiri dari petani swadaya dan sebagian petani kemitraan plasma. Mereka kalau mau latihan menggunakan dana sendiri, iuran secara swadaya. Padahal di BPDP dananya melimpah yang berasal dari sawit, tapi justru tidak bisa mendapat jalan dan kesempatan untuk menggunakan,” tegas Asbudi dengan nada berapi-api.

Tak hanya soal pelatihan, Asbudi juga menyoroti ketimpangan tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) di lapangan. Posisi tawar petani rakyat sangat lemah karena rantai pemasaran mengarah ke satu pintu, membuat petani kerap dianaktirikan dalam antrean penerimaan buah sekaligus dipaksa menerima patokan harga terendah.

Ketua Umum DPP FPKS-KT, Asbudi, S.T., M.M, saat menyampaikan usulan pelatihan peningkatan kualitas petani sawit kepada Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan, Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P..

Untuk memutus rantai monopoli tersebut, FPKS-KT—yang berdiri sejak satu dekade lalu di Samarinda dan bersiap memperluas jaringan se-Kalimantan pada 2027 di bawah pembinaan Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji—tengah menyiapkan skema pembangunan pabrik mini pengolahan minyak sawit (mini plant) dengan dukungan pembiayaan dari Bankaltimtara. Gerakan penguatan petani ini juga mendapat sokongan dari Anggota DPD RI Dapil Kaltim Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H., M.Si., serta Direktur Utama PT Agro Tenera Prima, Rekha Petronella, yang siap mengeksekusi program peningkatan kapasitas sumber daya anggota.

Terimpit Dominasi Oligarki dan Lemahnya Kelembagaan

Senada dengan itu, Ketua Dewan Pakar DPP FPKS-KT, Henny Hardiyanto, menilai dominasi penguasaan lahan sawit oleh kelompok oligarki di Kalimantan Timur membuat petani rakyat kian termarginalkan.

“Yang terjadi di lapangan pada pekebun maupun kelompok tani adalah lemahnya kelembagaan petani, rendahnya produktivitas kebun kelapa sawit, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, serta ketergantungan rantai pemasaran TBS. Ini yang dialami,” paparnya.

Menurut Henny, FPKS-KT tengah memfasilitasi modul dan silabus pelatihan pengelolaan kebun sawit secara bertahap dan berkesinambungan agar terjadi transformasi nyata dalam satu tahun ke depan. Untuk sektor hilir, tapak lahan pembangunan pabrik mini Crude Palm Oil (CPO) bahkan telah disiapkan di Kabupaten Kutai Timur dengan dukungan Bankaltimtara.

Respons Kementan: Syarat Modal 30 Persen untuk Pabrik Mini dan Urgensi ISPO

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan, Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P., sepakat bahwa peningkatan kapasitas SDM petani merupakan kebutuhan mendesak. Namun, ia menjelaskan bahwa pencairan dan pemanfaatan dana BPDP melibatkan kewenangan lintas institusi di luar Kementerian Pertanian.

“Kita perlu komunikasi dengan BPDP untuk membicarakan masalah penggunaan dana perkebunan. Kami sepakat untuk peningkatan SDM petani,” jelas Iim.

Pengurus DPP FPKS Kalimantan Timur saat udensi dengan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan, Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P., berlangsung di Gedung C Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Iim menambahkan bahwa pihaknya baru saja menggelar evaluasi bersama dinas perkebunan se-Indonesia terkait skema pelatihan petani. Menurutnya, program pelatihan pemerintah saat ini bersifat stimulan karena keterbatasan anggaran dibanding luasnya pemangku kepentingan (stakeholder), sementara pendampingan di lapangan membutuhkan proses berkelanjutan seperti model pendampingan lima tahun yang dirumuskan Bappenas.

Terkait rencana pembangunan pabrik mini CPO di Kutai Timur, Iim membuka peluang dukungan fasilitas pendanaan pemerintah, namun mengingatkan bahwa kendala klasik yang kerap menjegal pengusul di lapangan adalah kewajiban penyediaan modal pendamping (equity) sebesar 30 persen.

“Jika FPKS bisa menyiapkan dana modal pengusul sebanyak 30 persen—sekitar Rp3 miliar—bisa didorong untuk jalan dari fasilitas pendanaan untuk pembangunan mini plant, ditambah legalitas FPKS sudah lengkap, bisa jalan,” ungkapnya.

Pengurus DPP FPKS-KT saat foto persama dengan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan, Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P. seusai audiensi.

Menutup pertemuan, Iim juga mengingatkan pentingnya penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah kebijakan dan sistem sertifikasi wajib dari Pemerintah Indonesia untuk memastikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang layak secara ekonomi, sosial, dan ramah lingkungan di kalangan pekebun rakyat agar sawit Indonesia tidak kehilangan daya saing di masa depan. Ia mengibaratkan sertifikasi ISPO sebagai investasi jangka panjang layaknya biaya pendidikan anak di tengah desakan kebutuhan harian.

“Kami khawatir komoditas sawit saat ini nomor satu, tapi ke depan belum tentu. Ini yang perlu dilakukan perbaikan standarisasi penerapan ISPO, agar tetap bisa mempertahankan kualitas hasil perkebunan,” pungkasnya.(mn)

Loading