KUTAI TIMUR – Organisasi profesi guru dituntut tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan, perhatian, dan kenyamanan bagi seluruh anggotanya. Prinsip tersebut menjadi pesan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kepada kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang baru dilantik.
Dalam sambutan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Trisno, PGRI diharapkan menjalankan tiga falsafah sebagai pedoman organisasi, yakni ngayomi, ngopeni, dan ngayemi.
Ketiga prinsip tersebut masing-masing bermakna melindungi, merawat atau memperhatikan, serta menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi landasan bagi PGRI dalam menjalankan fungsi organisasi sekaligus merespons berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik.
Melalui prinsip ngayomi, organisasi diharapkan mampu memberikan perlindungan dan menjadi tempat bagi guru untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan profesinya. Sementara ngopeni menekankan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan dan perkembangan anggota, termasuk dalam peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya pendidik.
Adapun ngayemi diarahkan untuk membangun komunikasi internal yang produktif sehingga tercipta suasana organisasi yang solid, tenteram, dan harmonis.
Dalam sambutan tersebut, pemerintah daerah juga menilai PGRI Kutim telah memperoleh dukungan dari pemerintah kabupaten maupun organisasi di tingkat provinsi. Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
Ketua Umum PGRI Kutim, Yetti Arika Desiviana, mengatakan organisasinya ingin menjadi wadah perjuangan dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh guru. Ia juga berharap dukungan Bunda Guru dapat mempererat sinergi dalam mengakomodasi aspirasi tenaga pendidik.
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Prof. Yonathan Palinggi, menegaskan bahwa PGRI bukan sekadar organisasi profesi. Organisasi tersebut memiliki tanggung jawab memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan guru, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi para pendidik.
Yonathan juga mengingatkan pentingnya penetapan skala prioritas program agar setiap kegiatan organisasi memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota.
Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Senin (16/11/2026), tersebut mencakup pelantikan alat kelengkapan organisasi, ketua cabang PGRI di 18 kecamatan, serta pengukuhan Bunda Guru Kabupaten Kutai Timur. Acara juga dirangkai dengan seminar bagi para guru.
Melalui penerapan ketiga prinsip tersebut, PGRI diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi organisasi secara konkret, terutama dalam memberikan perhatian terhadap persoalan guru, memperkuat kapasitas anggota, dan menjaga keharmonisan antarsesama tenaga pendidik. (ADV)
![]()

