KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan pengembangan produk lokal. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), sekaligus mengoptimalkan potensi unggulan daerah.
Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, mengatakan substansi Raperda tersebut berkaitan dengan upaya memberikan dukungan lebih kuat kepada pelaku UMKM. Menurutnya, produk lokal perlu mendapat ruang pemasaran dan dukungan pemerintah agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu disiapkan pemerintah adalah pendataan produk unggulan daerah. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui jenis usaha, potensi produksi, serta kebutuhan pengembangan masing-masing pelaku UMKM.
“Perlu ada database terkait produk unggulan UMKM. Pemerintah juga harus memberikan stimulasi dan dorongan agar usaha masyarakat bisa berkembang,” ujarnya.
Jainuddin menyebut persoalan yang sering dihadapi pelaku UMKM antara lain keterbatasan modal dan pemasaran. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih mengembangkan produk berdasarkan pengalaman secara otodidak, sehingga membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kemasan.
Karena itu, Raperda tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah menyusun program yang lebih terarah. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berupa promosi, tetapi juga akses pembiayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan pengembangan produk.
Menurutnya, penguatan UMKM juga relevan dengan kebutuhan daerah untuk mengembangkan sumber ekonomi selain sektor pertambangan. Kutim memiliki berbagai potensi produk lokal yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia mencontohkan komoditas kakao yang masih bertahan di sejumlah wilayah di tengah perkembangan perkebunan kelapa sawit. Potensi tersebut perlu mendapat perhatian melalui pemetaan dan strategi pengembangan yang tepat.
Jainuddin menilai, pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat dalam mengoptimalkan produk unggulan agar masyarakat dapat memperoleh nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki daerahnya.
“Melalui Raperda inisiatif tersebut, DPRD berharap pengembangan UMKM tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi memiliki dukungan regulasi dan kebijakan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan,” katanya. (Adv/Q)
![]()

