KUTAI TIMUR – Melemahnya daya beli masyarakat dinilai berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Untuk menjaga perputaran ekonomi di tengah kondisi tersebut, penguatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) serta perlindungan produk lokal dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayyid Anjas, mengatakan penurunan daya beli mulai memengaruhi sejumlah sektor usaha. Salah satu dampaknya terlihat pada berkurangnya aktivitas pembelian material bangunan yang turut berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan usaha lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons dengan memperkuat sektor ekonomi masyarakat yang memiliki skala usaha kecil dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari.

“Kita harus pintar-pintar bagaimana meningkatkan ekonomi yang kecil-kecil. Yang tidak pernah kena krisis itu pasar kecil,” ujarnya.

Anjas mencontohkan usaha perdagangan makanan harian, seperti penjual tempe dan kue dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Menurutnya, usaha semacam itu memiliki pasar tersendiri karena menjual produk yang tetap dibutuhkan masyarakat dalam berbagai kondisi ekonomi.

Ia juga menyinggung Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan Produk Lokal yang menjadi salah satu upaya DPRD dalam mendorong keberpihakan terhadap produk daerah.

Namun, menurutnya, perlindungan regulasi perlu diikuti dengan penguatan daya beli dan perputaran uang di tengah masyarakat. Tanpa aktivitas ekonomi yang memadai, pelaku usaha tetap akan menghadapi kesulitan dalam memasarkan produknya.

Anjas menilai aktivitas perdagangan skala kecil masih memiliki peluang untuk terus berkembang. Ia mencontohkan suasana pujasera yang tetap ramai dikunjungi masyarakat meskipun transaksi yang terjadi bernilai relatif kecil.

“Kecil-kecil, tapi ramai,” katanya.

Terkait dukungan pemerintah terhadap UMKM, Anjas menyebut bantuan selama ini dapat dilakukan melalui perangkat daerah terkait, seperti pelatihan usaha dan bantuan peralatan atau barang penunjang kegiatan produksi.

Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti sejauh mana program bantuan permodalan telah diberikan kepada pelaku UMKM di Kutim.

Ia menilai penguatan UMKM tidak dapat sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan kreativitas dan kemampuan mengembangkan produk, sementara pemerintah berperan menyediakan dukungan berupa fasilitas usaha, pelatihan, dan kebijakan yang mendorong pemasaran produk lokal.

Anjas berharap pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu langkah menjaga sumber penghasilan masyarakat ketika aktivitas ekonomi sedang melambat. (Adv/Q)

Loading