KUTAI TIMUR – Program alokasi anggaran sekitar Rp250 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing. Keberadaan program tersebut juga mulai mengubah pola usulan masyarakat kepada anggota DPRD karena sebagian kebutuhan lingkungan dapat ditangani melalui anggaran RT.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayyid Anjas, mengatakan program tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan kebutuhan pembangunan di tingkat lingkungan. Bahkan, menurutnya, sejumlah usulan yang sebelumnya kerap disampaikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD kini dapat dialihkan melalui program dana RT.

“Jujur, pokir kami berkurang di situ, karena saya dapat kuota,” ujarnya.

Anjas menjelaskan, dalam kegiatan reses, masyarakat kini cenderung menyampaikan kebutuhan pembangunan dengan skala lebih besar. Sementara itu, kebutuhan dasar di lingkungan RT dapat diupayakan melalui alokasi anggaran yang telah disediakan pemerintah.

Ia mencontohkan, ketika pembangunan drainase di lingkungan sudah dapat ditangani melalui dana RT, masyarakat kemudian dapat mengusulkan kebutuhan lain, seperti pengadaan kendaraan pengangkut sampah.

Meski demikian, Anjas mengakui masih terdapat keluhan masyarakat terkait persoalan teknis penggunaan anggaran, termasuk akses terhadap biaya personal atau komponen pembiayaan tertentu. Ia menyebut persoalan tersebut perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan instansi terkait.

Mengenai penggunaan dana RT untuk kegiatan olahraga yang belakangan menjadi perhatian publik, Anjas mengaku belum memahami secara terperinci aturan teknis yang mengaturnya.

Namun, secara umum, ia menilai alokasi anggaran tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang kami tahu Rp250 juta ke RT itu sangat membantu,” katanya.

Ia juga menyinggung praktik gotong-royong dan pengumpulan dana secara sukarela oleh masyarakat untuk menutup kekurangan biaya kegiatan. Menurutnya, partisipasi tersebut dapat dilakukan selama berdasarkan kesepakatan dan tidak disertai paksaan kepada warga.

“Yang repot kalau masyarakat tidak mau, RT-nya yang menagih,” ujarnya.

Anjas menambahkan, pekerjaan dengan kebutuhan anggaran besar, seperti pembangunan masjid dan musala, tetap dapat diperjuangkan melalui sumber pendanaan lain, termasuk dana desa maupun program pemerintah.

Ia berharap program dana RT dapat berjalan sesuai aturan dan benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. (Adv/Q)

Loading