SAMARINDA – Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPPTSI) Kalimantan Timur (Kaltim) diingatkan untuk memperkuat kekompakan dan kolaborasi. Jika berjalan sendiri-sendiri, perguruan tinggi swasta (PTS) lokal dikhawatirkan akan tergilas oleh ekspansi agresif kampus-kampus besar dari luar daerah seiring dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Kaltim periode berjalan, Dr. H. Rendi Susiswo Ismail, SE, SH, MH, saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ABP-PTSI Kaltim di Ruang Serbaguna Gedung C, Kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Sabtu (13/6/2026).
”Kita perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur jangan jalan sendiri-sendiri. Jika kita tidak kompak, kita akan dilibas habis oleh perguruan tinggi dari luar Kaltim,” ujar Rendi di hadapan para peserta Muswil.
Rendi mencontohkan, saat ini Universitas Gunadarma telah membangun kampus besar di kawasan IKN dengan modal dan promosi yang masif. Padahal, populasi penduduk Balikpapan baru berkisar 730 ribu jiwa dan PPU cuma 202 ribu jiwa dan Kabupaten Paser 309 ribu jiwa. Tantangan ini dipastikan melonjak tajam pada tahun 2027, saat Wakil Presiden efektif berkantor di IKN yang diikuti arus migrasi penduduk secara besar-besaran.
Selain Gunadarma, Rendi membeberkan bahwa Universitas Muhammadiyah juga berencana membangun kampus di kawasan IKN dengan dukungan penuh dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Belum lagi regulasi yang membuka kran bagi perguruan tinggi asing untuk beroperasi di wilayah IKN.
Dalam sambutannya, Pembina Yapenti DWK-Uniba Balikpapan ini juga mengkritisi ketimpangan regulasi perkuliahan jarak jauh berkedok metode hybrid atau online yang saat ini menguntungkan kampus-kampus besar berstatus unggul dari ibu kota.
”Kalau kita di daerah, untuk menyelenggarakan perkuliahan dosennya harus hadir. Tapi mereka, kuliahnya dosen di Jakarta, mahasiswanya di sini,” keluhnya.
Tak hanya ekspansi kampus luar, Rendi juga menyoroti perilaku Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di daerah yang dinilai kurang realistis dan mengabaikan mutu dalam membuka program studi (prodi) baru—bahkan hingga mencapai 30–40 prodi. Ia juga mempertanyakan kemudahan regulasi bagi PTN.
”Kalau PTN buka prodi cukup SK Rektor langsung jadi. Sementara kalau kita PTS, dipersyaratkan sedemikian rupa, prosedurnya sulit, rumit, dan sering terjebak masalah nomenklatur yang tidak tuntas-tuntas,” cetus Rendi seraya menambahkan bahwa masyarakat masih sering terjebak stigma “status negeri” tanpa melihat realita mutunya.
Menghadapi situasi pelik ini, Rendi meminta seluruh PTS di Kaltim, khususnya di bawah koordinasi Kopertais XI, untuk merapatkan barisan melalui semangat gotong royong. “Jangan sampai dengan adanya IKN ada perguruan tinggi yang berkembang, tetapi ada anggota kita yang hidup segan mati tak mau,” tegasnya.
Pusat Godok 15 Rekomendasi untuk Menteri
Pandangan Rendi diamini oleh Ketua Umum ABP-PTSI Pusat, Prof. Dr. Thomas Suyatno. Lewat konferensi virtual, Prof. Thomas menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi nasional karena tantangan yang dihadapi PTS se-Indonesia kini semakin kompleks dan berat.
Prof. Thomas mengungkapkan bahwa saat ini pengurus pusat tengah merumuskan draf berisi 15 poin permasalahan krusial PTS untuk diserahkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).
”Kami memberikan waktu kepada ABP-PTSI Wilayah Kaltim untuk segera menyusun rekomendasi daerah agar bisa ditambahkan sebelum tanggal 18 Juni 2026,” harap Thomas. Selain menyusun rekomendasi dan program kerja lima tahun ke depan, Thomas mengingatkan bahwa agenda utama Muswil adalah pertanggungjawaban pengurus lama sesuai amanat organisasi.
dr. Krisdinata Terpilih Pimpin ABP-PTSI Kaltim 2026–2030
Muswil yang berlangsung selama satu hari tersebut ditutup dengan agenda pemungutan suara untuk menentukan nakhoda baru ABP-PTSI Kaltim periode 2026–2030.
Dari total 25 yayasan yang hadir, sebanyak 23 yayasan menyalurkan hak suaranya. Hasilnya, dr. Krisdinata, AIFO-K berhasil keluar sebagai ketua umum terpilih setelah mengantongi suara mayoritas.
Pria yang akrab disapa Krisna sekaligus Dewan Pengawas Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam (YPPM) ini sukses meraup 12 suara. Ia mengungguli dua kandidat lainnya, yakni H. Mujito Hadi MD, MM yang memperoleh 10 suara, dan Joy Nashar Utamajaya dengan raihan 2 suara.(mn)
