KUTAI TIMUR – Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Disdik Kutim) memastikan insentif guru honorer, beasiswa siswa SD-SMP, serta program beasiswa lanjut pendidikan bagi guru tidak mengalami pemotongan di tengah tekanan pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kepala Disdik Kutim, Mulyono.

“Beasiswa reguler maupun beasiswa menghafal Quran untuk jenjang SD dan SMP, full tetap ada. Insentif guru semuanya ada,” ujar Mulyono saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/04/2026).

Ia merinci, program beasiswa yang tetap berjalan mencakup pengiriman 50 siswa ke 13 perguruan tinggi terbaik nasional, penyarjanaan 150 guru yang belum memiliki gelar S1, serta pembiayaan pendidikan bagi 300 guru untuk melengkapi kebutuhan tenaga pendidik inklusi. Mulyono menegaskan, kelangsungan program-program tersebut telah mendapat konfirmasi langsung dari Bupati Kutai Timur.

“Saya menghadap Bupati dan beliau menyatakan tetap lanjutkan,” katanya.

Di sisi rekrutmen, Mulyono menyebut tahun ini tersedia 103 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tenaga guru. Meski demikian, ia meminta konfirmasi teknis terkait jadwal pengumumannya diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim selaku instansi yang berwenang.

“Yang saya terima terakhir ada 103 untuk guru, P3K. Tapi untuk detailnya lebih pas ditanyakan ke BKPSDM,” ujarnya.

Selain itu, Mulyono juga menyampaikan terkait pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 turut dirasakan jajaran Dinas Pendidikan (Disdik). Kepala Disdik Kutim Mulyono mengakui hampir seluruh pegawai mengeluh atas kebijakan tersebut, namun ia meminta aparatnya menyikapinya dengan rasa syukur.

“Kalau bicara keluhan, semua pasti mengeluh, hampir semuanya. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya,” ujar Mulyono.

Mulyono menjelaskan, pemotongan TPP merupakan konsekuensi langsung dari turunnya kapasitas fiskal daerah. Aturan yang mewajibkan belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total belanja daerah membuat ruang untuk mempertahankan TPP pada nilai sebelumnya menjadi terbatas.

“Pak Bupati sebetulnya tidak ingin mengurangi itu. Tapi aturan 30 persen belanja pegawai tidak bisa ditabrak. Kalau pendapatan turun, otomatis 30 persennya juga turun,” jelasnya.

Meski demikian, Mulyono menegaskan pemotongan TPP tidak berdampak pada kinerja institusi. Ia menyebut semangat kerja jajaran Disdik tidak berkurang, dan mengingatkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia masih mampu memberikan TPP kepada ASN-nya.

“Kita bersyukur masih terima TPP. Tidak semua daerah punya TPP. Bersyukur tidak ada pengurangan P3K, daerah lain sudah mau dikurangi,” pungkasnya. (Q)

Loading