SAMARINDA – Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republic Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 meningkat. Dari yang tadinya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun lalu, kini meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini dimaksud disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, pada Rabu (10/5/2023).
Sukses ini membuktikan komitmen Pemkab Kutim dalam penatausahaan APBD serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menanggapi hasil WTP yang diraih Kutim, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD atas dedikasi yang luar biasa, aehingga Kutim akhirnya kembali meraih opini WTP tahun ini. Artinya kondisi ini menunjukkan bahwa Pemkab Kutim memiliki komitmen penatausahaan dan belanja APBD yang lebih baik dan bertanggung jawab.
“Prestasi ini semoga dapat dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya,” harapnya.
Predikat WTP sebaiknya tidak membuat jumawa, tetapi menjadi cambuk, motivasi agar bekerja lebih giat, wehingga pengelolaan APBD lebih efektif, efisien dan akuntabel. Dia menegaskan Pemkab Kutim terus berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
Senada dengan Bupati Ardiansyah, Wakil Bupati Kasmidi Bulang yang turut hadir menyatakan bahwa hasil WTP yang diraih Kutim ini adalah pelajaran dari apa yang diraih Kutim pada tahun lalu (WDP). Dia menegaskan Pemkab Kutim terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan APBD. Meskipun dalam laporan hasil pemeriksaan BPK ada beberapa temuan, hal itu bukan semua bersifat material. Tetapi ada persoalan administrasi yang belum sejalan dengan regulasi baru. Temuan BPK ini masih dalam kewajaran dan harus segera ditindaklanjuti.
“Terima kasih kepada semua satuan kerja yang telah berusaha seoptimal mungkin, sehingga WTP bisa diraih. Prestasi ini hendaknya dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang,” harap Kasmidi. (Fj/Adv-Kominfo)
