SAMARINDA – Sepanjang Jalan Gajah Mada sore itu, Selasa (21/4/2026), menjadi saksi bisu sebuah perhelatan rindu akan keadilan. Bukan ratusan, melainkan lebih dari 3.000 jiwa mengalir layaknya arus sungai dari berbagai penjuru bumi etam—mulai dari pelosok Kutai Barat yang jauh, pesisir Berau yang tenang, hingga gemuruh industri di Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
Mereka datang bukan untuk bertikai, melainkan untuk membawa secercah harapan dari akar rumput yang kian hari kian merasa terhimpit.
Di tengah lautan massa yang memadati depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Lukman, sang Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Kaltim, berdiri dengan suara serak namun tegas. Baginya, kehadiran ribuan orang ini adalah fakta yang tak terbantahkan tentang keresahan yang telah lama terpendam.
“Kami datang untuk memperjuangkan ketidakadilan ini,” ujar Lukman.
Matanya menatap barisan massa yang tetap tertib meski lelah mulai merayap. Ia sempat menyinggung adanya upaya provokasi, namun kedewasaan masyarakat Kaltim terbukti lebih kuat.
Tim keamanan internal bergerak senyap, memastikan tak ada api yang tersulut di tengah aksi yang damai itu.
Dalam orasinya yang menggetarkan, Lukman membagi nurani manusia ke dalam tiga golongan saat berhadapan dengan kekuasaan. Ada mereka yang melawan, ada yang menindas, dan ada yang memilih diam.
“Kehancuran suatu negeri sering kali disebabkan oleh diamnya orang-orang baik,” serunya, mengingatkan bahwa mereka yang hadir hari ini memilih untuk tidak diam.
Namun, pemandangan menyedihkan terpampang jelas di depan gerbang kekuasaan. Gulungan kawat berduri yang tajam membentang, memisahkan rakyat dari “rumah” mereka sendiri.
Gubernur Rudy Mas’ud membuat sejarah baru, Kantor Gubernur sejak 1988, baru kali ini dipasangi pagar tambahan plus kawat berduri untuk menyambut demo. Sebelumnya paling maksimal barikade kawat berduri oleh aparat kepolisian, bukan pagar tambahan plus kawat berduri.
Ketua Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis (PusHAM-MT) Universitas Mulawarman, Musthafa, sebagaimana dilansir selasar menyayangkan pemandangan tersebut. Menurutnya, pendekatan keamanan yang represif secara simbolik ini justru menciptakan jurang psikologis yang dalam antara pemimpin dan warga.
“Seolah aspirasi publik dipandang sebagai ancaman, bukan bagian sah dari demokrasi,” ungkap Musthafa dengan nada prihatin. Padahal, konstitusi kita dengan tegas menjamin hak setiap orang untuk bersuara sesuai hati nuraninya.
Pintu yang Tak Kunjung Terbuka
Hingga jarum jam menunjukkan pukul 16.40 WITA, teka-teki keberadaan sang pemimpin, Gubernur Rudy Mas’ud, akhirnya terjawab. Ia ada di sana. Di dalam gedung yang sejuk itu, didampingi jajaran pejabat dan tim penasehatnya—termasuk sosok Bambang Widjojanto yang sempat terlihat memantau dari balik tembok.
Namun, meski orasi telah bergema selama tiga jam, meski peluh ribuan rakyatnya telah membasahi aspal Gajah Mada, pintu itu tetap tertutup rapat. Tak ada dialog, tak ada jabat tangan, hanya kesunyian dari balik dinding kantor yang kokoh.
Menjelang senja, tepat pukul 17.40 WITA, perlahan massa mulai menarik diri. Mereka pulang dengan ketertiban yang luar biasa, meninggalkan lokasi dengan damai—sebuah bukti bahwa masyarakat Kalimantan Timur adalah masyarakat yang hebat dan bermartabat.
Namun sebagian kecil masih bertahan, massa mulai tampak membakar sesuatu yang menyulut api berkobar ada tiga titik api, hingga pukul 19.30 wita petugas tampak menyemprotkan air dari mobil pengamanan untuk menghalau membubarkan massa yang masih berjuang.(*/mn)
