NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memacu akselerasi pembangunan fisik Tahap II guna memenuhi target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Percepatan ini selaras dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu dan berkualitas, Otorita IKN melakukan monitoring dan evaluasi intensif bersama para pemangku kepentingan, mulai dari investor, kementerian/lembaga, hingga penyedia jasa konstruksi. Pertemuan strategis ini digelar di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Selasa (14/7/2026).
Tiga Skema Pembiayaan
Pembangunan IKN saat ini disokong oleh tiga skema pembiayaan utama, yakni APBN yang dilaksanakan oleh kementerian, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.
1. Dukungan APBN:
Otorita IKN mengelola 40 paket pekerjaan fisik, di mana 9 telah selesai, 15 dalam tahap konstruksi, dan 16 dalam persiapan lelang. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket (78 selesai, 12 konstruksi), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket (11 selesai, 1 konstruksi).
2. Investasi Swasta:
Sebanyak 67 pelaku usaha telah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sembilan proyek telah rampung, dan 6 lainnya sedang dalam tahap konstruksi, seperti Kampus Universitas Gunadarma Nusantara dan Rumah Sakit Abdi Waluyo.
3. Skema KPBU:
Terdapat 13 proyek prakarsa di sektor hunian dan jalan. Dalam waktu dekat, pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk dan 8 menara rumah susun oleh PT Nindya Karya akan segera dimulai.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memberikan penegasan keras terkait standar operasional di lapangan. Ia menekankan bahwa kecepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan kerja (K3) dan estetika lingkungan.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, ada tiga pilar utama yang menjadi harga mati dalam pembangunan IKN, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Selain memantau progres fisik, forum koordinasi ini juga menjadi wadah penyelesaian kendala strategis di lapangan untuk menyelaraskan pelaksanaan proyek dari berbagai skema pendanaan.(rls/mn)
