BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) bersama Kodam VI/Mulawarman memperkuat sinergitas lintas sektoral guna mengantisipasi dan mencegah potensi konflik sosial di wilayah Kalimantan Timur. Langkah proaktif ini krusial dilakukan untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, terutama di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Karo Ops Polda Kaltim, Kombes Pol Dedi Suryadi, S.I.K., M.Han., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Pencegahan Konflik Sosial Terpusat TA 2026 di Convention Hall Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (09/06/2026).
Menurut Dedi, transformasi besar yang dibawa oleh proyek IKN tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu, penanganan potensi gesekan di masyarakat harus bergeser dari metode lama.
“Kita harus mengubah pola penanganan dari yang bersifat reaktif menjadi antisipatif, dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan sejak dini melalui kolaborasi seluruh pihak,” ujar Kombes Pol Dedi Suryadi.
Pemetaan Klaster Potensi Konflik di Kaltim
Berdasarkan analisis intelijen dan pemetaan situasi kamtibmas yang dipaparkan Karo Ops, terdapat beberapa klaster konflik sosial yang rawan muncul di Kalimantan Timur saat ini. Klaster tersebut meliputi
– Sengketa agraria (lahan) dan perebutan sumber daya alam.
– Dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas operasional perusahaan.
– Dinamika sosial-politik dalam proses pembangunan kawasan IKN.
– Persoalan batas wilayah yang berisiko memicu sentimen komunal (kelompok).
Dedi menambahkan, akar dari berbagai gesekan ini umumnya dipicu oleh sumbatan komunikasi antar pihak, lemahnya mediasi di tahap awal, hingga adanya oknum yang sengaja memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.
Sebagai gambaran dinamika wilayah, Polda Kaltim mencatat telah mengamankan 83 kegiatan unjuk rasa sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Seluruh pengamanan tersebut berhasil berjalan kondusif berkat sinergi ketat antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah.
Strategi Preemtif hingga Rekonsiliasi Pasca-Konflik
Guna meredam potensi konflik agar tidak pecah di lapangan, Polda Kaltim menerapkan strategi berlapis yang mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.
Di lini terdepan, kepolisian mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas yang berkolaborasi dengan Babinsa (TNI) serta pemerintah desa guna mendeteksi dini riak-riak di masyarakat. Komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat juga terus diintensifkan.
Namun, jika gesekan terlanjur terjadi, petugas akan langsung melakukan lokalisasi wilayah untuk membatasi ruang gerak konflik, serta memfasilitasi mediasi. Penegakan hukum pidana hanya akan diambil sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) jika situasi sudah mengarah pada tindakan anarkis.
“Selain pencegahan, tahapan pemulihan pascakonflik melalui rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial juga sangat penting demi mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang,” lanjutnya.
Di akhir paparannya, Karo Ops mengajak seluruh instansi untuk membuang ego sektoral dan mempercepat respons tim terpadu penanganan konflik.
“Keamanan dan kondusivitas Kalimantan Timur merupakan fondasi utama bagi kelancaran pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya iklim investasi yang sehat. Oleh karena itu, sinergi seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama,” pungkasnya.(rls/mn)
