KUTAI TIMUR – Program rehabilitasi rumah korban banjir 2022 di Kabupaten Kutai Timur mengalami keterlambatan signifikan. Dari target 91 unit rumah yang seharusnya dibangun menggunakan APBD, hingga tahun 2025 hanya 36 unit yang berhasil diselesaikan.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa rehabilitasi rumah korban banjir 2022 yang belum selesai akan dituntaskan pada tahun 2025. Dari total 91 unit yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, baru 36 unit yang telah direhabilitasi hingga saat ini.
Dalam wawancara terkait program rehabilitasi tersebut, Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa sisa korban banjir yang belum terakomodir dalam 91 unit akan dimasukkan ke dalam program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pemukiman kumuh.
“Mudah-mudahan itu nanti masuk di dalam program yang sudah kita rencanakan. Kita sudah punya dua pertimbangan, pertama pemukiman kumuh, kedua pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Itu yang 1.000 rumah yang akan dibangun,” ujar Ardiansyah, Selasa (2/9/2025).
Program pembangunan 1.000 unit rumah tersebut akan dimulai dengan 200 unit pada tahun 2025 dan telah masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Selain itu, pemerintah daerah juga akan melaksanakan program bedah rumah untuk mengatasi masalah perumahan masyarakat.
Asisten II Pemkab Kutim, Noviari Noor, mengungkapkan bahwa kendala utama program ini terletak pada proses pendataan dan verifikasi korban terdampak. “Itu sekali lagi mungkin terkait dengan pendataan ya. Jadi bisa nanti diverifikasi ulang yang terdampak kemarin dan kemudian tingkat kerusakan. Itu memang panjang prosesnya,” ujar Noviari, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Noviari, kompleksitas kerusakan rumah menjadi faktor yang memperlambat proses rehabilitasi. Tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari rumah beton hingga rumah kayu, memerlukan penanganan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamaratakan.
“Jadi tidak bisa disamaratakan, ada yang rumah beton, ada yang rumah kayu. Itu yang kendala-kendala itu di situ. Jadi, secara teknis mungkin Perkim yang lebih tahu,” jelasnya saat ditemui dalam sesi kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan di Folder Ilham Maulana.
Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Timur telah menyelesaikan rehabilitasi 36 unit rumah korban banjir 2022 dari total 91 unit yang ditetapkan. Program rehabilitasi ini dibiayai dari alokasi APBD murni sebesar Rp2 miliar yang dianggarkan pada tahun 2023.
Kabid Perumahan Swadaya Dinas Perkim Kutim, Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa SK Bupati sebagai dasar pelaksanaan program ini diterbitkan pada 13 Mei 2024, sementara SK penetapan penerima bantuan dari Kepala BPBD diterbitkan pada 3 Juni 2024.
“Yang sudah terealisasi 36 unit, sisanya yang 55 unit akan kita kerjakan tahun ini,” ujar Taufik Hidayat saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (29/8/2025).
Lokasi rehabilitasi yang telah diselesaikan tersebar di dua wilayah, yakni Loa Hitam di Desa Persiapan Pinang Raya, Kecamatan Sangatta Selatan, dan Pinang Dalam yang berada di Kecamatan Sangatta Utara. Besaran bantuan bervariasi tergantung tingkat kerusakan rumah masing-masing penerima.
Proses penetapan penerima bantuan dimulai dari pendataan korban banjir yang mencapai sekitar 900 warga. Setelah melalui verifikasi tim BPBD, jumlah tersebut berkurang drastis menjadi 91 unit rumah karena banyak laporan yang ternyata berkaitan dengan kerusakan perabotan rumah tangga, bukan kerusakan struktur rumah.
Untuk wilayah yang belum tercover dalam program rehabilitasi korban banjir 2022, Dinas Perkim melakukan kolaborasi dengan program-program lain seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program rehabilitasi dari tingkat provinsi yang menyediakan 100 unit untuk Sangatta Selatan dan Sangatta Utara tahun ini.
“Yang 900 itu semuanya korban banjir, ada yang minta sembako dan bantuan lainnya. Setelah diverifikasi, yang benar-benar kerusakan rumahnya hanya 91 unit,” jelasnya.
Terkait wacana relokasi warga bantaran sungai yang sering terdampak banjir, Taufik mengaku program ini masih dalam tahap perencanaan awal dengan tiga opsi lokasi yang sedang dipertimbangkan. Kendala utama adalah sosialisasi kepada masyarakat dan ketersediaan lahan.
“Masih baru perencanaan. Kita masih mencari opsi tanah penggantinya di mana, nanti harus dibicarakan cocoknya di mana. Tapi masih belum bisa berjalan di tahun ini,” ungkapnya.(Q)
