KUTAI TIMUR – 3.595 guru honorer di Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini menurut Ketua DPRD Kutim, Jimmy, perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur sebenarnya masih mampu menanggung pengangkatan guru honorer secara kontinu sebagai PPPK. Namun, proses tersebut terkendala oleh inkonsistensi dana dari pemerintah pusat.
“Kita berharap ini tidak putus sampai sekarang pengangkatan P3K ini ya. Kita berharap itu juga menjadi tindak lanjut dari semua pihak termasuk pemerintah pusat,” ungkap Jimmy baru-baru ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kutai Timur, Mulyono, mengonfirmasi data guru honorer di wilayahnya. Berdasarkan data yang disampaikan, total guru honorer di Kutai Timur mencapai 3.595 orang, yang terdiri dari 2.503 guru honorer di sekolah swasta dan 1.092 guru honorer di sekolah negeri.
Rincian data guru honorer tersebut meliputi:
Kelompok Bermain (KB): 389 guru (389 swasta, 0 negeri)
PAUD/TK: 898 guru (826 swasta, 72 negeri)
SPNF & PKBM: 74 guru (52 swasta, 22 negeri)
Sekolah Dasar (SD): 1.467 guru (710 swasta, 757 negeri)
Sekolah Menengah Pertama (SMP): 628 guru (387 swasta, 241 negeri)
SPS: 120 guru (120 swasta, 0 negeri)
TPA: 19 guru (19 swasta, 0 negeri)
Mulyono dalam konfirmasi melalui ponsel pribadinya ke awak media ini juga memberikan penegasan terkait gaji guru honorer yang sempat tertunda akibat regulasi. Menurutnya, pembayaran gaji tersebut saat ini sudah dalam proses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun, terkait rencana pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, Mulyono belum dapat memberikan komentar lebih lanjut.
“Sudah berproses, Insyaallah minggu ini sudah terdistribusikan,” ucapnya. (Q)
