KUTAI TIMUR – Kabupaten Kutai Timur dengan kondisi geografis yang luas dan ribuan kilometer jalan kabupaten yang tersebar, menempatkan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Noviari, dalam wawancara eksklusif, Senin (21/7/2025).
Menurut Noviari, meskipun berbagai sektor mendapat perhatian pemerintah daerah, namun infrastruktur jalan tetap menjadi kebutuhan yang paling mendesak dirasakan masyarakat. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik geografis Kutai Timur yang memiliki wilayah yang luas dengan sebaran permukiman yang tersebar.
“Sebenarnya kalau penyediaan sarana prasarana dasar aja sih. Jalan itu yang dimintakan oleh masyarakat juga. Jalan, lingkungan, terus jalan antar desa itu yang paling penting,” tegas Noviari.
Dalam upaya mewujudkan infrastruktur jalan yang memadai, sebagai penunjang jalur distribusi, pariwisata dan pertanian, terangnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan target indikator kemantapan jalan untuk periode lima tahun mendatang. Target ini disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah yang terukur dan realistis.
Noviari mengakui bahwa menyelesaikan 100 persen infrastruktur jalan bukanlah target yang dapat dicapai dalam waktu singkat, mengingat luasnya cakupan wilayah dan keterbatasan anggaran yang ada.
“Kalau kelar 100 persen itu panjang. Tapi ada target-target indikator dalam 5 tahun ke depan targetnya berapa kemantapan jalan,” katanya dengan jujur.
Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Timur menghadapi berbagai tantangan kompleks. Kondisi geografis dengan ribuan kilometer jalan kabupaten yang memerlukan perbaikan menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang harus diseimbangkan dengan sektor-sektor lain turut memengaruhi kecepatan penyelesaian program pembangunan jalan.
Meski demikian, menurut Noviari, komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki infrastruktur jalan tetap tinggi, dengan pendekatan yang bertahap dan terukur sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan prioritas wilayah.
“Strategi ini juga memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai timeline pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan,” tutupnya. (Q)
