DEPOK — Direktur Polisi Satwa, Brigadir Jenderal Polisi Torry Kristianto, S.I.K, melantik sekaligus membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengurus Pusat Pemerhati Polisi Satwa (PPS), yang berlangsung di Markas Komando Ditpolsatwa, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, digelar pada Sabtu (19/7/2025).
Kegiatan ini sebagai komitmen pihak Kepolisian dalam menjaga kelestarian satwa liar dan keseimbangan ekosistem nasional melalui penyelenggaraan kegiatan Pelantikan dan Pendidikan serta Pelatihan (Diklat) Pengurus Pusat Pemerhati Polisi Satwa (PPS).
“Pembentukan dan pelantikan PPS merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Polri dan elemen masyarakat dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia,” ucap BrigJend Pol. Torry Kristianto.
Menurutnya, konservasi satwa dan pelestarian ekosistem bukan semata isu lingkungan, tetapi menjadi bagian integral dari ketahanan nasional. “Polisi Satwa hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dan PPS hadir sebagai mitra strategis dalam mengedukasi, mengadvokasi, serta menggerakkan partisipasi masyarakat,” lanjutnya.
PEMBENTUKAN PPS
Pemerhati Polisi Satwa (PPS) secara resmi dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Polisi Satwa Nomor: SK/1/VII/KEP/2025 tanggal 4 Juli 2025, sebagai wadah kolaboratif yang menghubungkan Polri dengan kalangan akademisi, aktivis, dan generasi muda untuk mendukung tugas-tugas Polri dalam perlindungan satwa liar, pencegahan kejahatan lingkungan, dan edukasi konservasi.
Sebagai Pelindung dan Pembina Utama PPS, Brigjen Pol Torry secara langsung melantik 26 orang pengurus pusat yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian. Pelantikan ini menjadi wujud nyata dari semangat gotong royong antara aparat dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.
KOMITMEN POLRI
Pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menurut Brigjen Pol. Torry Kristianto, selalu menekankan setiap aktivitas pembukaan lahan, pembangunan, dan kegiatan industri harus memperhatikan kelangsungan hidup satwa dan habitat alaminya.
“Setiap kegiatan pembangunan harus dilandasi kepedulian terhadap keberadaan satwa liar dan keseimbangan ekologis. Ini penting untuk mencegah konflik antara manusia dan satwa serta mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan,” ujarnya.
PERAN STRATEGIS PPS
PPS menjadi mitra strategis Polri dalam memperkuat edukasi publik, meningkatkan literasi konservasi, serta mendorong advokasi perlindungan satwa berbasis data dan bukti ilmiah. PPS diharapkan menjadi katalisator gerakan sosial yang kuat dan terstruktur dalam mendukung tugas-tugas Ditpolsatwa.
“Polri, melalui Ditpolsatwa, menyadari bahwa perlindungan satwa dan pelestarian hayati tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan kolaborasi yang erat dengan semua elemen bangsa – mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat sipil,” tambah Brigjen Pol Torry.
Acara pelantikan dan diklat tahun ini mengusung tema: “Satwa Bukan hanya Tentang Hewan, tapi Titik Ukur Peradaban Kita”. Tema ini menjadi pengingat bahwa cara bangsa memperlakukan makhluk hidup lain, khususnya yang lemah dan tak bersuara, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban bangsa tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kombes Pol Gatot Aris Purbaya, S.I.K., dan Ir. Yoska Oktaviano, M.T. selaku Pembina PPS, serta Ketua Umum PPS Monica Fany Megawati, Sekretaris Jenderal PPS Raga Prabuana,dan Dr. Intan Nevia Cahyana, S.H., M.H selaku Dosen Pengampu Hukum Kehutanan FH Usakti yang juga merupakan Kepala bidang Kajian dan Advokasi PPS beserta para tamu undangan dan 26 peserta pelantikan.
“Kami tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari PPS dan masyarakat menjadi penguat langkah Polri dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Perlindungan satwa adalah perlindungan terhadap masa depan bangsa,” pungkasnya. (rls/mn)
