KUTAI TIMUR – Dua anggota DPRD Kutai Timur dari partai berbeda merespons rumor ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) yang jadi buah bibir masyarakat saat ini. Kritik disampaikan oleh Hepnie Armansyah dari PPP dan Eddy Markus Palinggi dari NasDem.
Hepnie Armansyah menjelaskan bahwa kehadiran Sekda sangat penting, terutama dalam pembahasan anggaran karena jabatannya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Karena kan ketua tim TAPD itu kan Sekda. Sedangkan the most important thing dalam hal pembangunan di Kutim ini kan perencanaan dan penganggaran,” ujar Hepnie, Jum’at (18/7/2025).
Menurut Hepnie, perencanaan dan penganggaran merupakan prioritas utama dari semua kegiatan pembangunan. Ia menekankan bahwa sebagai Ketua Tim TAPD, kehadiran Sekda dalam rapat anggaran adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar.
“Itu prioritas top, prioritas utama dari semua kegiatan sebagai seorang ketua tim TAPD adalah hadir di rapat anggaran,” tegasnya.
Hepnie juga mengkritik prioritas kerja Sekda yang dinilai lebih sering hadir dalam acara-acara lain di luar daerah. “Kemarin kan sempat saya baca di media bahwa dia banyak tugas diluar kan. Itulah saya bilang, bagusnya seorang pemimpin itu, pemimpin memang dilihat dari bagaimana dia menentukan skala prioritas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa acara-acara lain seperti wisuda atau bimbingan teknis dapat didelegasikan, namun pembahasan anggaran harus menjadi prioritas utama. “Yang lain kan bisa didelegasikan. Sudahlah yang begitu-begitu kita sudah paham semua di sini,” ujar Hepnie.
Sementara itu, Eddy Markus Palinggi dari NasDem menyatakan pandangan yang senada. Menurutnya, kehadiran Sekda dalam pembahasan anggaran merupakan wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Saya kira kehadiran Sekda itu dalam pembahasan anggaran itu sebagai komitmen pemerintah dalam pembangunan ya. Tadi dua perencanaan dan penganggaran. Itu kan poin penting dari semua proses yang ada,” kata Eddy.
Eddy menilai bahwa jika dalam proses pembahasan anggaran saja komitmennya kurang, maka hal tersebut dapat menjadi indikator penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kalau misalnya dalam proses pembahasan dan penganggaran aja komitmennya kurang kan berarti kita bisa menilai dari situ. Itu saya kira saya sepandangan dari Bapak Hepnie ya tentu saya menyayangkan ya,” ungkapnya.
Terkait dampak ketidakhadiran Sekda terhadap pekerjaan yang seharusnya berjalan di tahun 2025, ia mengaku tidak mengetahui secara detail apa yang terjadi di SKPD. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran pemimpin dalam operasional harian.
“Definisi kepemimpinan itu kita hadir di situ memberi contoh dan meneliti day-to-day operation. Seperti ini kan itu semua harus ada yang arahkan. Kalau gerak sendiri-sendiri enggak jadi enggak sinkron nanti,” jelasnya. (Q)
