KUTAI TIMUR – PT Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan tanggapan resmi terhadap rencana pembangunan jaringan listrik PLN di kawasan Bukit Kayangan, Desa Singa Gembara, Kabupaten Kutai Timur. Dalam surat balasan yang ditandatangani General Manager External Affairs & Sustainable Development Division PT KPC, Wawan Setiawan, perusahaan tambang batubara tersebut mengizinkan sebagian area untuk dilalui jaringan listrik.
Tanggapan ini merupakan respons atas surat PLN nomor 0123/STH.01.02/F14030100/2025 tertanggal 22 Mei 2025 yang diajukan oleh Manajer PLN ULP Sangatta, Nur Salim, terkait permohonan informasi status lahan untuk pembangunan jaringan listrik.
Dalam surat tersebut, rencana pembangunan tiang listrik nomor 1 hingga 101 yang membentang sekitar 5 kilometer seluruhnya berada dalam kawasan konsesi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT KPC. Tiang pertama berada pada koordinat N0 34.624 E117 35.613, sedangkan tiang terakhir pada koordinat N0 33.003 E117 36.700 dekat checkpoint PT KPC.
“Sebagian besar area tersebut terkena kegiatan tambang sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui jaringan listrik,” tulis Wawan Setiawan dalam suratnya.
Namun, PT KPC memberikan kelonggaran untuk area khusus di Bukit Kayangan. Kawasan dari tiang nomor 68 pada koordinat N0 33.710 E117 36.898 hingga tiang nomor 101 sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer diizinkan untuk pembangunan jaringan listrik.
“Area ini masuk dalam kawasan konsesi IUPK PT KPC tetapi tidak terkena kegiatan penambangan dan fasilitas penunjang penambangan. PLN bisa masuk melakukan pembangunan dari arah patung pesawat dengan tidak mengganggu operasional PT KPC,” ungkap Wawan dalam surat itu.
PT KPC menekankan perlunya diskusi mendalam mengenai aspek teknis pembangunan jaringan listrik tersebut. Koordinasi dengan tim teknis PT KPC diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan arah dan rencana tambang di masa mendatang beserta seluruh dampak dan risikonya.
Untuk memastikan akurasi lokasi yang dimaksud, PT KPC juga mengusulkan dilakukannya kunjungan lapangan bersama sesuai waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.
Surat tanggapan tersebut juga ditembusan kepada Camat Sangatta Utara, Kepala Desa Singa Gembara, dan Manager PLN UP3 Bontang untuk koordinasi lebih lanjut.
Dikonfirmasi terkait surat tersebut, Kepala Desa Singa Gembira, Amriani Kassa, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur listrik dan air bersih di kawasan Bukit Kayangan menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Adha.
Dalam wawancara terbaru, Amriani menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait surat balasan perusahaan tambang tersebut mengenai rencana pembangunan jaringan listrik PLN di kawasan Bukit Kayangan. Menurutnya, terdapat perubahan skema pembangunan jaringan listrik dari rencana sebelumnya.
“PDAM akan disambungkan dari lingkar patung pesawat masuk ke dalam area PLN. Untuk PDAM sudah survei juga dan kemarin baru turun ke lapangan,” ungkap Amriani.
Perubahan skema ini dilakukan karena rencana awal dari Batota dinilai terlalu jauh. Meskipun sebelumnya telah terpasang sekitar 66 tiang di RT 28 dan 44 tiang di RT 29, namun jarak yang terlalu jauh membuat skema baru dari patung pesawat lebih efisien. Ia menekankan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk PLN dan PDAM.
“Kemarin yang mendampingi PLN dan PDAM itu Pak RT. Nanti kita koordinasi sama Pak RT-nya,” kata Amriani.
Ia menegaskan bahwa fokus dalam satu hingga dua minggu ke depan adalah penyelesaian infrastruktur air dan listrik. Menurutnya, masyarakat Bukit Kayangan sangat menantikan hadirnya listrik di kawasan mereka.
“Fokus ini ke air, satu dua minggu ini fokus ke air sama listrik. Masyarakat bilang betul-betul berpesta kalau sudah masuk listrik. Kasihan itu, sudah lama sekali,” ungkap Amriani dengan nada prihatin.
Masyarakat juga telah meminta agar setelah pemasangan PLN dan PDAM selesai, akan diadakan rapat kembali dengan pihak PLN untuk evaluasi. Dia optimis bahwa pembangunan infrastruktur ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Untuk memastikan kelancaran proyek, Kades berjanji akan terus melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak PLN dan PDAM dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah ada listriknya. Mereka kasihan karena sudah lama sekali,” harapnya.
Terkait kemungkinan relokasi warga, Kades ini menyatakan bahwa hal tersebut belum pasti dan masih menunggu harga yang sesuai jika memang ada rencana relokasi.Untuk masalah pembebasan lahan, Kades mengakui bahwa hal tersebut bukan dalam ranah pemerintah desa.
“Kalau ranah kami kan pemerintahan. Jadi terkait PLN dan PDAM itu kami harus selalu ikut. Tapi kalau masalah pembebasan, saya juga minta ke teman-teman LM untuk duduk bareng sama masyarakat,” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Perumdam Tirta Tuah Benua Kutim dan PLN ULP Sangatta belum memberikan klarifikasi resmi meski awak media ini telah berupaya melakukan konfirmasi melalui telepon ataupun via chat. (Q)
