JAKARTA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur mendapat perhatian dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Kota yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi minyak nasional justru dilanda krisis distribusi energi.
“Balikpapan adalah kota minyak, tapi justru minyak yang langka. Ini ironi,” kata Mufti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktur Utama (Dirut) Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Dirut PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Darmawan Prasodjo pada Kamis, (22/05/2025) di ruang Rapat Komisi VI DPR RI dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini di Jakarta.
Mufti mengungkapkan, warga Balikpapan harus mengantre berjam-jam, bahkan berkilo-kilometer, hanya untuk mendapatkan BBM. Menurut dia, situasi ini tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memunculkan keresahan sosial yang seharusnya bisa dicegah.
“Kalau alasannya adalah distribusi terganggu, ini Balikpapan, bukan Papua. Penjelasan seperti itu tidak cukup,” ujarnya.
Politikus PDIP itu juga mengutip pendapat pengamat energi yang menyebut kelangkaan bisa jadi indikasi adanya potensi kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, atau ada pergantian pemain. Ia menilai, kondisi tersebut perlu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah dan Pertamina. Ada apa dengan sistem distribusi.
Tak hanya soal distribusi, Mufti turut menyinggung soal kepemimpinan di tingkat daerah. Ia menyampaikan kritik terhadap Wali Kota Balikpapan yang disebut tengah berada di luar negeri saat warganya mengalami krisis BBM.
“Ketika rakyat Balikpapan kesusahan antre BBM, wali kotanya malah pergi ke London liburan. Ini soal sensitivitas terhadap penderitaan rakyat,” kata Mufti seperti disiarkan kanal YouTube TVR Parlemen.
Menurut Mufti sensitivitas terhadap penderita rakyat itu sangat kurang. Ia mendesak Pertamina dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan BBM tidak menjadi bom waktu.
“Kami berharap, ada sensitivitas dan tindakan cepat dari semua pihak,” ucapnya.(*/mn)
