KUTAI TIMUR – Banjir yang melanda Kecamatan Bengalon kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Dalam wawancara eksklusif, Plt Camat Bengalon, Permana Lestari, mengungkapkan beberapa permasalahan utama dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi situasi banjir di wilayahnya.
Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir di kawasan tersebut adalah pendangkalan di Muara Bengalon. “Ada pendangkalan dari Muara Bengalon. Lumpurnya sudah penuh di sana. Ketika air itu surut, sebentar saja kelihatan surut, kemudian nampak naik lagi. Karena sudah dangkal betul di sana,” paparnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah kecamatan telah mengajukan permohonan normalisasi sungai kepada pihak provinsi melalui anggota DPRD Provinsi Kaltim H. Arfan. “Kami bermohon melalui Pak Arfan nanti ke provinsi karena anggaran untuk normalisasi sungai Muara itu adalah dari provinsi,” ujarnya, Jum’at (16/5/2025).
Selain permasalahan di Bengalon, Plt Camat ini juga menyinggung kejadian di Rawa Indah yang saat ini ditangani langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Respon dari KPC dalam insiden tersebut dinilai cukup tanggap.
“Masyarakat langsung memohon ke Dinas Lingkungan Hidup. Untuk hasilnya nanti kita tunggu dari penyelidikan. Pada malam kejadian mereka (KPC) turun. Kemudian paginya mereka memberikan bantuan berupa logistik, dan malam berikutnya langsung didirikan tenda,” terang Plt Camat.
Dampak yang terjadi di Rawa Indah mayoritas mengenai area perkebunan. “Yang terdampak di sana justru kebun, kebun sawit dan kebun karet. Mereka minta tolong untuk dibantu karena karet itu baru panen,” lanjutnya.
Untuk penanganan jangka panjang, telah ada wacana relokasi penduduk yang tinggal di bantaran sungai. “Ada wacananya Desa Sepaso itu mereka buat program jangka panjang sepanjang bantaran sungai yang ada di Desa Sepaso yang namanya Sebongkok. Mereka mau di relokasi ke lahan sekitar 20 hektar dekat kantor kecamatan,” ungkapnya.
Plt Camat mengakui bahwa banjir di Bengalon bukanlah fenomena baru. Permana yang telah dari tahun 1995 tinggal di Bengalon, menyampaikan sudah biasa banjir tapi predatornya tidak ada. Namun kini, akibat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, muncul buaya muara yang menjadi ketakutan masyarakat.
Dampak sosial lainnya terletak pada psikologis masyarakat. “Dampak sosialnya bukan tidak bisa bekerja, bekerja masih bisa karena masih ada perahu. Tapi yang terdampak itu secara psikologi, ketakutan,” jelasnya.
Di konfirmasi terpisah anggota DPRD Provinsi Kaltim H. Arfan membenarkan adanya usulan dari masyarakat mengenai normalisasi sungai. Namun usulan berbentuk proposal tersebut baru diterimanya hari ini. Politisi NasDem ini tidak hanya bicara, tetapi telah melakukan upaya konkret.
“Sebenarnya kan tidak harus lewat proposal, kan itu sudah masuk Musrembang kemarin. Dan saya sudah sampaikan di parlemen provinsi, saya sudah sampaikan di SDA, saya sudah datangi Bappeda terkait banjir Bengalon itu,” tuturnya menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil.
Sayangnya, Arfan menemukan bahwa usulan penanganan banjir Bengalon belum masuk dalam Musrenbang Kabupaten. “Dari data Bankeu yang saya minta di kabupaten, untuk normalisasi Sungai Bengalon itu belum ada, maka saya bilang coba menghadap Bupati minta persetujuan Bupati sehingga mungkin tahun depan bisa kita perjuangkan,” jelasnya.
Tidak berhenti di situ, Arfan juga telah melaporkan situasi banjir langsung ke Gubernur. Bahkan ia menegaskan jika bisa dan memang ada yang namanya pokok-pokok pikiran atau aspirasi anggota DPR Provinsi, politisi asal Bengalon ini mau fokus itu supaya tidak lagi menderita masyarakat Sangatta dan Bengalon.
“Sebenarnya di Provinsi itu sudah ada program relokasi di pinggir sungai itu. Cuma kemarin saya menghadap ke dinas terkait SDA, saya minta mereka turun untuk secara teknisnya karena mereka yang paham. Cuman iya masih dicarikan jadwal,” ungkap Arfan.
Ia juga telah meminta agar dinas terkait melakukan pencermatan teknis di lapangan untuk melihat kondisi dan memberikan solusi atas masalah yang muncul. Sehingga saat debit air tinggi, tidak merendam kawasan perumahan masyarakat.
“Kalau pencermatan kami, masyarakat, kan bisa belah sungai, tapi secara teknis kan mungkin ada dinas yang memahami tentang itu supaya banjir itu lewat saja, bukan merendam pemukiman,” jelasnya.
Arfan menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menangani masalah ini. Karena banjir yang terus menerus melanda ini butuh perhatian khusus dan solusi konkret yang melibatkan semua pihak.
“Mudah-mudahan dengan kejadian banjir yang terus-menerus menjadi langganan ini, segala lini, segala pejabat di Kutai Timur, Bupati, Gubernur, DPR harus bersama-samalah memikirkan supaya tidak terjadi seperti ini. Karena ini kelalaian sudah, artinya ini hujan sedikit banjir lagi dan ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. (Q)
