SAMARINDA – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi di Samarinda turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang telah disahkan DPR RI pada Kamis (20/3/2025). Mereka menilai revisi tersebut mengancam supremasi sipil dan demokrasi, serta membuka peluang bagi militer untuk kembali berperan di ranah sipil.
Aksi ini berlangsung di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dengan berbagai bentuk protes simbolik, termasuk tabur bunga sebagai tanda matinya demokrasi dan pembentangan spanduk bertuliskan “Kaltim Tolak RUU TNI” Pada Jum’at (21/03/2025).
Koordinator aksi yang juga Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Fathur Rahman, menegaskan bahwa revisi UU TNI membuka ruang lebih besar bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil.
“Kami menolak keras segala bentuk upaya yang memungkinkan personel aktif TNI menduduki jabatan sipil di luar institusi pertahanan. Ini berbahaya dan bisa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dalam bentuk baru,” tegasnya.
Menurutnya, aturan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, di mana pemerintahan sipil seharusnya memiliki kontrol penuh atas militer, bukan sebaliknya.
“Kami menuntut pemerintah segera menarik personel TNI aktif dari jabatan-jabatan sipil. Ini bukan hanya kepentingan mahasiswa, tetapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga demokrasi tetap sehat,” lanjutnya.
Demonstrasi yang berlangsung sejak siang hari itu dipenuhi dengan orasi yang lantang. Salah satu perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda, Rifki, menyerukan agar mahasiswa tetap solid dalam perjuangan ini.
“Tunjukkan persatuan kita! Kita di sini untuk memperjuangkan rakyat yang tertindas. Hak-hak sipil sedang diambil alih oleh revisi UU ini. Kita tidak boleh diam!” serunya di tengah aksi.
Meskipun demonstrasi berjalan panas dengan kritik tajam terhadap pemerintah dan DPR, aksi tetap berlangsung damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Para mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti di satu titik. Mereka berencana menggalang dukungan lebih luas dan menuntut agar RUU TNI yang telah disahkan segera direvisi ulang atau dicabut demi menjaga demokrasi tetap hidup di Indonesia.(jb/kin)
