SAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dengan meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta, pada Rabu (5/3/2025) langsung dipimpin Ketua KPK, Setyo Budiyanto yang diikuti seluruh pemimpin daerah se Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
“Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” ujar Setyo.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan bahwa sinergi antara KPK, Kemendagri, dan BPKP melalui MCP menjadi pendorong utama dalam meningkatkan integritas pemerintah daerah.
“MCP adalah instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan. Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah akan memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan pengawasan internal,” jelas Sang Made.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menyoroti bahwa MCP berperan penting dalam pengawasan aspek perencanaan dan penganggaran APBD. Hal ini bertujuan untuk mencegah inefektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menemukan potensi inefektivitas anggaran daerah mencapai Rp37,97 triliun. Oleh karena itu, pada periode awal pemerintahan daerah yang baru, diharapkan perangkat daerah dapat melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran,” ungkap Raden.
Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah terukur dan sistematis untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI adalah penerapan Monitoring Center of Prevention (MCP). Tahun 2024, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) MCP Kaltim pada tahun 2024 sebesar 73,22. Sementara IKPD MCP nasional berada di angkat 76.
“Intinya kami siap melaksanakan MCP untuk pencegahan korupsi di wilayah kerja Pemprov Kaltim. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita sudah bisa berada di atas rata-rata nasional. Mudah-mudahan bisa tembus di angka 80,” kata Gubernur Rudy Mas’ud usai mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2025 secara virtual, Rabu (5/3/2025).
Melihat fakta tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud akan memacu seluruh perangkatnya untuk memenuhi indikator-indikator dalam MCP 2025 untuk mencapai angka yang lebih baik. “Kita harus bisa masuk dalam nominasi 1, 2 dan 3. Kalau bisa 1, kenapa harus 2,” tekan Gubernur pada perangkatnya.
MCP 2025 memiliki 16 sasaran, 3 aspek dan 111 indikator. IKPD MCP meliputi 8 area, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi pajak daerah.
Gubernur Rudy Mas’ud mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak bermain-main dengan korupsi. Dia juga meminta agar seluruh materi dari KPK dan BPKP bisa dijadikan pedoman agar Kaltim terhindar dari praktik-praktik korupsi.
Peluncuran indikator MCP 2025 ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana; Direktur Korsup KPK Wilayah I-V; serta perwakilan dari 546 pemerintah daerah yang hadir secara daring. Dalam kegiatan ini, KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi MCP 2024. Provinsi terbaik dalam IKPD MCP 2025 adalah Bali, disusul Jawa Barat dan Kepulauan Riau.(*/mn)
