BANJARMASIN – Media yang akan bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah atau media yang mendapat kontrak belanja publikasi dari pemerintah selain harus terverifikasi Dewan Pers juga akan dilihat Google analytics.
“Pemerintah dan kantor kominfo sudah diajak bersama-sama untuk bicara, pemerintah mengeluarkan anggaran antara Rp100 juta hingga Rp200 juta, berapa sih yang melihat atau yang membaca, berapa sih pembacanya. Jika media tersebut dalam satu tahun atau dua tahun grafiknya menurun, mosok mau diperpanjang kontrak kerjasamanya,” ungkap Muhammad Faisal, Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Asdiskominfo) Indonesia.
Faisal yang blak-blakan membuka persoalan kerjasama antara media dengan belanja publikasi pemerintah saat menyampaikan materi pada seminar Nasional Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital untuk pers bertanggung jawab, Jum’at, (7/2/2025) di Neptunus Ballroom Hotel Galaxy Banjarmasin dalam rangka Hari Pers Nasional HPN Tahun 2024.
Lebih lanjut Faisal menjelaskan, Google analytics ini adalah alat analisis yang mengumpulkan data dari situs dan aplikasi untuk membuat laporan banyak tidak pengguna atau pembacanya dilakukan oleh pemerintah. “Kalau dulu 10 atau 20 tahun lalu main setnya pejabat Humas atau diskominfo, kasarnya siapa yang menulis tulisan menjelekan gak usah dikasih, siapa yang menulis tulisannya bagus mengangkat daerah itu yang dikasih. Itu dulu Kalau sekarang nggak bisa lagi, kita nggak bisa lagi begitu, satu-satunya Jalan minimal Google analytics berapa sih yang punya pembaca riil, kepala sih saya harus memperpanjang lagi tahun ini kontrak kerjasamanya, yang akhirnya bisa bekerjasama dengan pemerintah adalah media ke depan targetnya masuk ke Google analytics,” jelasnya dengan gamblang.
KEHUMASAN
Faisal menukil Pesan presiden Prabowo sangat jelas untuk pemerintah baik pusat maupun daerah dalam layanan kepada masyarakat. “Digitalisasi suatu keharusan tata kelola pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat.”
Kondisi layanan pemerintah, lanjut Faisal, sekarang sudah digital, walaupun Kominfo Terseok-seok juga, karena yang terjadi manakala pejabat yang bersangkutan sudah diberikan pelatihan sudah memahami tupoksi tugasnya, dan sudah bisa berjalan, tiba-tiba datang pejabat baru yang belum menguasai persoalan, yang menguasai malah dipindah. Ini yang menjadi kendala dalam pelayanan, ini memakan waktu untuk melatih kembali,” paparnya.
Faisal berangan-angan pemerintah ini seharusnya sudah mendahului kelihaian dalam berdigitalisasi dalam pelayanan. Memberikan pelayanan perizinan yang mudah saja setengah mati, padahal secara teoritik memungkinkan untuk itu.” tambah pejabat yang puluhan tahun berkecimpung dengan dunia wartawan ini.
Diingatkan Faisal, presiden Jokowi sebelumnya juga telah ingatkan Humas Pemerintah pun dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi media dan pola komunikasi baru, Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, untuk tinggalkan pola-pola lama.
“Begitu arahan langsung presiden Jokowi kepada para humas kementerian dan lembaga ketika rapat di istana negara pada tanggal 4 Februari 2016 lalu.”, tambah Kadis Kominfo Kaltim ini.
Ia menekankan Ada tiga poin yang harus diperhatikan oleh tenaga kehumasan, yaitu birokrasi digital, digital public relation, dan media relation. Namun yang masih agak lambat ya ini sejak tahun 2016 kami di humas di public relation untuk menjadi public relation yang digital jalannya terseok-seok.
“Di masyarakat dan semua media sudah duluan masuk ke digital. Jadi kami Memang agak lambat, apalagi media relation karena ini sangat penting. Kalau mau baik-baik, ya baik-baik sama media, humas sebagai media dia harus mempublikasikan ke masyarakat, semakin jangkauan media luas semakin banyak yang tahu semakin bagus berarti butuh media yang harus baik lagi dengan masyarakat.” Kata Faisal mengingatkan.
Diungkapkan Faisal, dulu puluhan tahun yang lalu media masih banyak yang cetak, TV juga nggak banyak, radio juga demikian, “Mohon maaf saya hanya mengambil istilah di masyarakat saja, dulu katanya banyak wartawan Bodrex nggak mau lagi disebut Bodrex sekarang lebih senang disebut wartawan tempo. Tempo-tempo ada tempo-tempo ndak ada,” seloroh Faisal.
Ketika masuk digital nah mulai sulit kita melakukan pendekatan. Kawan-kawan media tumbuh dengan cepatnya, lebih dari 400an kami di Kaltim. Di kabupaten Kutai Kartanegara sampai tahun kemarin berkontrak dengan 300 media bikin kontrak.
“Kalau satu provinsi jauh lebih banyak dari Kutai Kartanegara. Kami sebagai pimpinan berkewajiban untuk melakukan hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan wartawan, tidak melihat latar belakangnya. Lalu bagaimana ketika ditanya Medianya apa, semua wartawan sepertinya punya media. Ketika ditanya wartawan apa semua punya wadah bernaungnya,” paparnya.
Menjawab tantangan tersebut Diskominfo Kaltim akhirnya merumuskan Peraturan Gubernur (pergub) bersama kawan-kawan dari asosiasi wartawan dan asosiasi media merumuskan hal itu. “Keluarkan Pergub nomor 49 tahun 2024 tentang pengelolaan media komunikasi di Pemprov Kaltim. Suka tidak suka saya harus keluarkan itu dan sudah mulai berlaku tahun 2025 ini, dengan syarat mengacu kepada dewan pers Pimpinan Redaksinya harus utama, kalau tidak, maka tidak bisa bekerja sama dengan Pemprov,” tegasnya.
Faisal mempersilahkan media tumbuh subur, tapi silakan bersaing. Yang akhirnya bisa bekerjasama dengan pemerintah adalah media ke depan targetnya masuk ke Google analytics.
Dalam kesempatan tersebut Faisal mengingatkan kepada peserta seminar terutama yang dari unsur Humas. “Pejabat humas, wartawan itu juga sangat penting tidak bisa juga kita ego di pemerintah tetapi kami harus mengaturnya. Hampir di kabupaten/kota dan hampir seluruh provinsi juga ketimpa persoalan ini.” Jelas Faisal.
Seminar Nasional transformasi publikasi selain menghadirkan Muhammad Faisal, MP, ketua asosiasi Diskomsi (Dinas Komunikasi dan Informasi), juga sebagai pembicara Toto Fachrudin (wakil Dirut Duta Banua Banjar atau yang dikenal Banjarmasin Post) dan DR. Soeprapto Atmodjo (Ketua Komite TJPDMJB), dan Zaki Antoni Merah Sidi (penasehat LKBPH-PWI)(mn)
