
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seusai dipanggil presiden terkait pelaksanaan program makan bergizi menyampaikan bahwa Keterlibatan daerah dalam pendanaan program Makan Bergizi gratis bakal digencarkan.
“Sekarang banyak daerah kabupaten/kota dan provinsi yang antusias mendukung program makan bergizi gratis. Karena ini akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, sebab produsen sudah dapat dipastikan ada pembeli sehingga bisa mendorong peningkatan produksi pangan masyarakat, seperti hasil pertanian dan peternakan.” papar Tito Karnavian di Istana Merdeka sesuai dipanggil Presiden Prabowo, Jum’at (17/1/12025) sore.
Dijelaskan. Untuk tahun 2025, terdapat 415 kabupaten dan 93 kota yang siap menyisihkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan total nilai mencapai Rp 2,3 triliun setiap daerah. Dana tersebut akan disalurkan melalui pembangunan satuan pelaksanaan pemenuhan gizi atau diberikan secara langsung ke sekolah-sekolah.” tambahnya sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Memasuki hari kedua belas, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dievaluasi. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Merdeka.
Menteri dan kepala Badan yang dipanggil presiden antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga hadir.
Lebih lanjut Mendagri menyampaikan dari daerah-daerah sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh Sekd@. “Setiap daerah sepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi 2,3 Triliun Rupiah mulai dari kabupaten/kota yang APBDnya tinggi. Dan provinsi 2,5 triliun,” jelas Tito.
“Setelah kepala daerah nanti dilantik, untuk program makan gratis ini, nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD. Dana yang dialokasikan yaitu untuk membangun sarana ataupun pelayaran di sekolah-sekolah. Nah ini jumlahnya lebih kurang dari APBD Kabupaten/Kota 2,3 triliun kalau ditambah APBD provinsi yang kuat itu bisa lebih kurang 2,5 triliun. Paling tidak bisa membangun 4000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah.(mn)